Ketahanan Perlindungan Konsumen di Indonesia Masih Rawan

Ketahanan perlindungan konsumen di Indonesia masih rawan dan setidaknya ada tiga kategori yang paling banyak dikeluhkan konsumen diantaranya sektor perumahan, e-commerce dan transportasi udara.

34
perlindungan konsumen
BPKN menggelar konperensi pers terkait perlindungan konsumen di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/04/2019). (foto : bpkn)

Kitakini.news – Ketahanan perlindungan konsumen di Indonesia masih rawan. Setidaknya, terdapat tiga sektor prioritas yang kemungkinan menjadi ancaman. Ketiganya adalah sektor perumahan, e-commerce dan transportasi udara.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah mengungkapkan ketiga sektor tersebut harus segera diatasi, karena akan menjadi ancaman besar. Mengingat, di Januari – Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen semakin meningkat, baik jenis dan intensitasnya.

Di tiga bulan pertama 2019,BPKN telah menerima 154 pengaduan dan 129 diantaranya pengaduan tentang perumahan.

Keluhan konsumen terhadap perumahan seperti ketidakpastian hukum terkait hak atas sertifikat hak milik rumah konsumen. Keluhan lainnya terkait permintaan refund uang muka konsumen saat developer tidak merealisasikan pembangunan. Selain itu, iklan properti yang tidak sesuai dengan faktanya.  Pemahaman  konsumen  atas  perjanjian  yang  tidak  memadai  dan  cara pembayaran  dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)  konsumen  yang kurang dan lainnya.

“BPKN mendorong Kementerian PUPR, gubernur, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tetap  mengedepankan  perlindungan  konsumen dengan menjalankan  peraturan sesuai Permen PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun,” paparnya melalui siaran pers BPKN, Senin (8/04/2019).

Selain terkait perumahan, BPKN juga mencatat ada banyak aduan konsumen terkait e-commerce. Hal itu dikarenakan pengaturan transaksi e-commerce fintech belum melindungi konsumen.

BPKN telah mencatat bahwa, pengaduan konsumen terkait transaksi e-commerce telah meningkat setiap tahunnya.

Keluhan konsumen terkait belanja online barang dan jasa itu meliputi barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Selain itu, jalur dan proses pemulihan yang menyulitkan konsumen, tidak jelas dan berbelit-belit.

Pemerintah Harus Terbitkan Standar Perlindungan Konsumen Berbasis e-Commerce

Ardiansyah meminta kepada pemerintah dan dunia usaha terkait untuk menerbitkan peraturan dan standar perlindungan konsumen berbasis e-commerce. Dengan catatan harus mengedepankan kualitas pelayanan dan penanganan pemulihan transaksi dari pemilih platform.

“Bila  pemerintah  tidak memberikan  aturan  tegas  terkait  perlindungan  konsumen,  maka  insiden  transaksi  dalam  e-commerce berpotensi semakin meninggkat,” jelasnya.

Adapun keluhan lain yang banyak dikeluhkan konsumen terkait transportasi udara. Koordinator Komisi Advokasi BPKN, Rizal E Halim mengungkapkan naiknya harga tiket pesawat yang banyak dikeluhkan konsumen.

“Diperlukan pengaturan  jangka  pendek dan jangka panjang oleh pemerintah terhadap pengaturan harga tiket transportasi udara yang lebih terjangkau.Pengaturan tersebut tentunya tetap mengedepankan aspek  keamanan dan keselamatan disamping aspek komersial,” jelasnya.

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here