Daftarkan Sengketa Pemilu 2019 ke MK, PKS Gugat Pileg Dapil Sumut

Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS telah mendaftarkan permohonan sengketa Pileg 2019 untuk Dapil Sumut dan Kalimantan Barat ke Mahkamah Agung dan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mendaftarkan gugatan yang sama ke MK untuk Dapil lainnya.

15
daftarkan sengketa pemilu 2019 ke MK
Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS mendaftarkan sengketa Pileg 2019 ke MK, Kamis (23/5/2019). (foto : pks.id)

Kitakini.news – Daftarkan sengketa Pemilu 2019 ke MK, Tim Advokasi dan Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggugat Pemilihan Legislatif (Pileg) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5/2019) dini hari. TPP PKS mengajukan permohonan sengketa Pileg untuk Dapil Sumatera Utara (Sumut).

Gugatan Pileg Dapil Sumut itu didaftarkan ke MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada pukul 03.09 WIB.

“Pukul 03:09 WIB, kami melakukan pendaftaran kembali untuk dua permohonan yakni Sumatera Utara, Kabuapten Langkat dan Kota Tebing Tinggi,” papar Ketua Tim Advokasi dan Hukum TPP PKS, Agus S.P.Otto sebagaimana dilansir situs pks.id.

Sebelumnya, TPP PKS telah mengajukan berkas permohonan perselisihan hasil Pileg ke MK, pukul 00.28 WIB.

“Bismillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta’ala, PKS memasukkan berkas permohonan perdana ke MK pada pukul 00.28 WIB di hari terakhir tanggal 23 Mei 2019,” papar Agus S.P. Otto.

Tim Kuasa Hukum PKS menggugat daerah pemilihan Kalimantan Barat 2, yakni Kabupaten Kubu Raya.

“Pengajuan permohonan ini untuk Kalimantan Barat Dapil 2, Kabupaten Kubu Raya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Agus Otto menambahkan pihaknya akan mengajukan gugatan sejumlah daerah lainnya ke MK.

Baca Juga : Pemerintah Lakukan Pembatasan Akses Medsos, Ini Komentar Netizen

“Ini belum berakhir. Kita masih akan kembali lagi ke MK untuk mengajukan gugatan baru untuk Dapil lainnya. Inysa Allah, nanti sore kami akan kembali ke MK untuk melakukan pendaftaran gugatan,” pungkasnya.

Daftarkan Sengketa Pemilu 2019 ke MK, Jangan Lupa Bawa Alat Bukti

Terpisah, Juru Bicara MK, Fajar Laksono meminta semua pihak yang mau menggugat hasil Pemilu 2019, membawa bukti. Fajar Laksono pun mencontohkan alat bukti yang bisa dibawa seperti dokumen form C1, C1 plano, rekaman video, saksi dan lainnya.

“Alat bukti itu kan bisa banyak. Alat bukti itu bisa alat bukti tertulis, dokumen formulir C1, C1 plano atau form apa pun. Bisa juga berupa video, rekaman, entah melalui HP entah kamera, atau bisa juga saksi. Itu termasuk alat bukti juga,” jelas Fajar sebagaimana dilansir detik.com, Kamis (23/5/2019).

Fajar menambahkan jika pemohon merasa kehilangan suara di TPS, maka si pemohon harus bisa menunjukkan jumlah suara yang hilang di TPS terkait dan pada tingkat apa disertai alat bukti.

“Jadi harus ada buktinya, dalil permohonan untuk membuktikan untuk dibuktikan itu ya pakai alat bukti itu tadi. Ketika hanya klaim, ketika hanya ‘pokoknya Anda curang’. Lah buktinya apa? ‘Ya nggak ada, pokoknya Anda itu curang’. Tidak bisa membuktikan itu berarti. Jadi seperti putusan di 2014 kemarin, pemohon nggak bisa membuktikan dalil permohonannya,” jelasnya.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here