Pengamat : Negara Otoriter Cenderung Gunakan Pasal Makar untuk Bungkam Lawan

Sejumlah tokoh dan masyarakat menjadi tersangka dan saksi atas kasus dugaan makar di Polda Sumut. Kondisi tersebut menjadi keprihatinan termasuk bagi seorang pengamat,

10
negara otoriter pasal makar
Ilustrasi makar

Kitakini.news – Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Abdul Hakim Siagian mengatakan, negara otoriter cenderung menggunakan pasal makar untuk membungkam lawan politiknya.

Untuk diketahui, sejumlah tokoh dipanggil pihak kepolisian dalam rangka saksi untuk kasus dugaan makar belakangan ini. Bahkan di antaranya ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Panjang ceritanya tentang makar. Makar ini pun juga hasil dari konsep buatan Belanda yang elastis unsurnya serta tidak berlaku. Apa lagi, kecenderungan kekuasaan yang otoriter akan menggunakan ini untuk menghantam lawan-lawannya,” ujarnya kepada Kitakini News, Rabu (29/5/2019).

Masih sengitnya perdebatan tentang makar tersebut membuat pihak kepolisian harus dihormati. Dan mereka yang ditetapkan jadi tersangka harus dihormati juga karena kata Abdul Hakim Siagian masih proses praduga tak bersalah.

“Perdebatan tentang delik makar masih panjang. Kita hormati keputusan yang dilakukan kepolisian. Tapi mereka yang ditetapkan jadi tersangka harus dihormati, karena ini asas praduga tidak bersalah. Polisi harus jadi Bhayangkara negara lah, jangan hukum dijadikan untuk membungkam. Ingat definisi terakhir hukum itu membahagiakan,” ucapnya lagi.

Baca juga : Kapolda Sumut Bantah Kriminalisasi Ulama : “Hanya Penegakan Hukum”

Pasal makar kuat di negara otoriter seperti Orde Baru

Dia juga mengkritisi, penetapan dugaan makar saat ini cenderung mudah. Padahal seharusnya ada bukti yang kuat untuk menilai seseorang terindikasi melakukan makar atau tidak. Menurutnya kondisi saat ini mirip seperti di Orde Baru.

“Ini sangat menarik, sedikit-sedikit kritik (dibilang) makar. Upload mengenai kritikan terhadap kekuasaan dituduh makar, aksi, makar. Kok negara sudah macam Orde Baru, yang menggunakan kekuasaan dengan tangan besi saja. Jangan-jangan ada indikasi kesana,” jelas hakim.

Abdul Hakim mengatakan, makar ini sangat viral di era Presiden Joko Widodo. Kondisi saat ini menurutnya berbeda dengan presiden sebelumnya, SBY.

“Generasi-generasi sekarang tahu soal makar. Di era Presiden Jokowi ini lah banyak kasus makar. Beda halnya dengan era Pak SBY. 10 tahun menjabat, banyak kritikan dari pihak oposisi tapi tak pernah ada terlontar makar didalamnya. Salut juga saya,” bebernya.

Abdul Hakim juga mengingatkan agar media tidak asal menyebut seseorang dengan sebutan makar.

“Media juga kalau sebut makar, mereka harus mempunyai bukti yg kuat untuk menilai orang dengan sebutan makar, Ada proses nya. Pengadilan yang berhak memutuskan, setelah dilakukan penyidikan yang dimulai dari fakta, dan bukti,” ucapnya.

Dosen senior di UMSU tersebut berharap kepolisian untuk lebih profesional. “Pihak kepolisian harus lebih profesional lah, mengerti filosofii Pancasila. Pelajari lebih dalam sejarah makar baik di dalam maupun di luar negeri. Perlu kita ingatkan, penegakan hukum pidana yang diwujudkan adalah kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran materiil namanya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Polda Sumut sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya masing-masing Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Rafdinal dan juga Sekretaris GNPF, Zulkarnain.

“Benar, keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Selasa (28/5/2019).

Nainggolan menjelaskan, penangkapan terhadap Rafdinal dilakukan Senin (27/5/2029) siang. Pihaknya beralasan, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan tersebut sebelumnya tidak menghadiri dua kali panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.

Kontributor : Rivan Adzhari
Editor : Ummi Fatih

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here