Hanya Penegakan Hukum, Kapolda Sumut Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyebut pemanggilan dan penangkapan sejumlah pimpinan GNPF-Ulama Sumut dan GNKR bukan merupakan kriminalisasi ulama tapi penegakan hukum.

0
dugaan makar
Kapolda Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto. (fotp :Syahrial Siregar

Kitakini.news – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agus Andrianto, menyebut tidak melakukan upaya tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Hal itu dikatakannya pasca penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap dua orang pimpinan GNPF-Ulama Sumut terkait dugaan makar.

“Kami tidak pernah melakukan tindakan (kriminalisasi) kepada ulama. Yang ada ini adalah perbuatan melawan hukum dan ada aturan hukum yang dilanggar. Jadi siapa pun dia, kita tidak melihat siapa. Kalau dia pelaku pidana, ya dia pelaku,” ujar Agus usai buka puasa bersama dengan wartwan, Selasa (28/5/2019) malam.

Dikatakannya, pihaknya juga tidak gegabah dalam penanganan kasus tersebut.

“Jadi kita tidak akan gegabah melakukan penanganan masalah ini. Kita fokus kepada siapa tokoh-tokohnya,” jelas Agus.

Untuk itu, jenderal bintang dua tersebut mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat

“Kalau benar menurut dirinya sendiri kan susah. Negara ini ada aturannya. Kita punya kesepakatan-kesepakatan dan kita juga punya instrumen, jadi ikuti saja instrumen yang ada,” pungkas Agus.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan makar. Keduanya masing-masing Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Rafdinal dan juga Sekretaris GNPF, Zulkarnain.

“Benar, keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Nainggolan kepada sejumlah wartawan, Selasa (28/5/2019) siang.

Nainggolan menjelaskan, penangkapan terhadap Rafdinal dilakukan pada, Senin (27/5/2029) siang, setelah pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan tersebut tidak menghadiri dua kali panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.

Baca Juga : Pengamat : Negara Otoriter Cenderung Gunakan Pasal Makar untuk Bungkam Lawan

Maraknya Penangkapan Kasus Dugaan Makar, Ini Kata Pengamat

Seperti diberitakan sebelumnya, Praktisi Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Abdul Hakim Siagian mengatakan, negara otoriter cenderung menggunakan pasal makar untuk membungkam lawan politiknya.

Untuk diketahui, sejumlah tokoh dipanggil pihak kepolisian dalam rangka saksi untuk kasus dugaan makar belakangan ini. Bahkan di antaranya ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Panjang ceritanya tentang makar. Makar ini pun juga hasil dari konsep buatan Belanda yang elastis unsurnya serta tidak berlaku. Apa lagi, kecenderungan kekuasaann yang otoriter akan menggunakan ini untuk menghantam lawan-lawannya,” ujarnya kepada Kitakini News, Rabu (29/5/2019).

Masih sengitnya perdebatan tentang makar tersebut membuat pihak kepolisian harus dihormati. Dan mereka yang ditetapkan jadi tersangka harus dihormati juga karena kata Abdul Hakim masih proses praduga tak bersalah.

“Perdebatan tentang delik makar masih panjang. Kita hormati keputusan yang dilakukan kepolisian. Tapi mereka yang ditetapkan jadi tersangka harus dihormati, karena ini azas praduga tidak bersalah. Polisi harus jadi Bhayangkara negara lah, jangan hukum dijadikan untuk membungkam. Ingat definisi terakhir hukum itu membahagiakan,” ucapnya lagi.

Reporter : Syahrial Siregar
Editor : Khairul Umam

PESAN TOKOH

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here