Kasus Perbaikan Permohonan Gugatan BPN ke MK Semakin Seru

Tim Kuasa Hukum BPN memperbaiki permohonan gugatan ke MK terkait adanya jabatan Cawapres, Ma'ruf Amin di dua bank yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dan hal itu dapat dibuktikan melalui situs resmi kedua bank tersebut.

11
perbaikan permohonan BPN ke MK semakin seru
Tim Kuasa Hukum BPN, Denny Indrayana. (foto : detik.com)

Kitakini.news – Kasus perbaikan permohonan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) semakin seru. Soalnya, Tim Kuasa Hukum BPN menyakini, perbaikan permohonan gugatan BPN ke MK itu sangat prinsipal.

Diketahui, Tim Kuasa Hukum BPN memperbaiki permohonan gugatan ke MK, Senin (10/6/2019) terkait jabatan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ma’ruf Amin di dua bank. Menurut Tim Kuasa Hukum BPN, saat mendaftar sebagai Cawapres, Ma’ruf Amin masih memiliki jabatan di dua bank yang dianggap BPN sebagai bank milik Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Kedua bank tersebut diantaranya BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Dalam situs resmi BNI Syariah dan Mandiri Syariah, Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua bank itu.

“Yang kami dapatkan, memang pada saat pendaftaran pun tidak dicentang, mundur sebagai pengurus BUMN. Karena itu kami sampaikan, kapannya kan itu tergantung pilihan kami juga. Nanti dilihat lebih detilnya dalam permohonan, akan jelas kelihatan,” papar salah satu Tim Kuasa Hukum BPN, Denny Indrayana di Gedung MK, Jakarta Barat seperti dilansir detik.com, Selasa (11/6/2019).

Baca Juga : Sidang di Bawaslu Deliserdang, Pelapor Ungkap 273 Pemilih Siluman

Denny menambahkan, perbaikan laporan permohonan ke MK itu merupakan hal yang sangat prinsipal.

“Begini, Saya tidak bicara kapannya, karena esensinya kita menemukan, ini persoalan yang prinsipil,” ungkap Denny.

TKN Nilai Alasan Perbaikan Permohonan Gugatan BPN ke MK Tak Sesuai UU BUMN

Di sisi lain, mewakili Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengungkapkan BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah bukan termasuk BUMN. Menurutnya, hal itu sesuai dengan defenisi pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) BUMN sendiri.

“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung,” jelas Arsul Sani.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa seluruh Pasangan Calon (Paslon) telah memenuhi persyaratan.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja dengan cermat untuk memeriksan kelengkapan persyaratan calon.

“Prinsipnya, KPU telah bekerja cermat memeriksa persyaratan Paslon. Hasilnya semua Paslon memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Wahyu Setiawan.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here