Yusril Ihza Mahendra Pastikan Bisa Jawab Tuduhan BPN di Sidang MK

Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Hukum Capres Petahana, Joko Widodo mengaku siap mematahkan tuduhan tim kuasa hukum BPN di sidang MK terkait jabatan yang masih dimiliki oleh Cawapres 01, Ma'ruf Amin.

13
gugatan sengketa pilpres 2019
Kuasa hukum Capres Petahana, Yusril Ihza Mahendra (tengah). (foto : kompas.com)

Kitakini.news – Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pribadi Calon Presiden, Joko Widodo siap menjawab tuduhan Badan Pemenangan Nasional (BPN) di Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril pun mengaku siap mematahkan tuduhan BPN dalam hal gugatan sengketa Pilpres 2019 itu.

Sebagai kuasa hukum, Yusril mengungkapkan sudah mempunyai argumentasi hukum terhadap tuduhaan tersebut. Pihaknya pun menyakini majelis hakim konstitusi menolak tuduhan BPN tersebut.

“Karena ini dikemukakannya di dalam perbaikan permohonan mereka di MK. Maka secara resmi ini juga akan kami jawab dalam tanggapan keterangan kami selaku pihak terkait dalam persidangan di MK,” papar Yusril seperti dilansir Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Yusril menambahkan bahwa masyarakat bisa mengetahui tuduhan tim kuasa hukum BPN itu bisa dipatahkan pihaknya saat sidang di MK nanti.

“Yang perlu diketahui publik sekarang adalah, argumentasi tuduhan pemohon tersebut bakal kami patahkan di sidang MK. Tenang saja,” ungkap Yusril.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mengada-ada dalam menyampaikan permohonan gugatan sengketa itu.

Karena menurut TKN Cawapres Ma’ruf Amin tidak melanggar Undang-undang Pemilu seperti yang dituduhkan tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Diketahui, tim kuasa hukum BPN memperbaiki permohonan gugatan sengketa hasil perolehan suara Pilpres ke MK. Dalam permohonan itu, tim kuasa hukum BPN menyebutkan bahwa Cawapres Ma’ruf Amin masih memiliki jabatan di dua bank BUMN.

Baca Juga : Kasus Perbaikan Permohonan Gugatan BPN ke MK Semakin Seru

MK Daftarkan Permohonan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 Hari ini

Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan permohonan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (11/6/2019). Seiring dimulainya pendaftaran itu, berarti permohonan gugatan sengketa tersebut dianggap sudah lengkap.

Artinya, permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 itu siap dibawa ke tahap sidang panel, 14 Juni 2019.

Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara MK, Fajar Laksono. Fajar mengungkapkan bahwa pihaknya baru akan meregistrasi permohonan sengketa hasil perolehan suara Pilpres 2019.

“Hari ini permohonan sengketa hasil perolehan suara dalam Pilpres 2019, baru akan diregistrasi,” papar Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Hal ini sebagai penanda bahwa proses penyelesaian sengketa di MK tersebut sudah memasuki tahap keempat.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here