Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019, Denny Ingatkan Tautan Berita Bisa Jadi Bukti

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019, tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga kembali mengingatkan kepada majelis hakim bahwa tautan berita merupakan alat bukti yang sah sesuai pasal 36 ayat 1 Undang-undang MK.

0
sidang perdana gugatan pilpres 2019
Tim kuasa hukum BPN, Denny Indrayana di gedung MK, Jumat (14/6/2019). (foto : mkri.id)

Kitakini.news – Dalam sidang perdana gugatan Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019) Tim Kuasa Hukum BPN, Prabowo-Sandiaga kembali menekankan dalil bukti gugatan berupa link berita yang merupakan alat bukti yang sah.

Salah satu tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana mengungkapkan hal itu sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK).

“Terlebih lagi, tautan berita itu kami ambil dari sejumlah media massa utama seperti Kompas, Republika, Tirtoid dan berbagai media massa utama lainnya,” ungkapnya melalui siaran langsung sidang perdana gugatan Pilpres 2019 yang disiarkan di laman mkri.id.

Denny menambahkan pihaknya sangat menyakini sumber berita dari sejumlah media massa utama itu sangat kredibel. Mengingat, sejumlah media massa utama tidak akan menerbitkan berita tanpa melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

“Kami yakin, sistem kerja media yang telah melakukan cek dan ricek sebelum mempublikasikan berita itu,” ujarnya.

Terlebih lagi, Denny mengungkapkan tautan berita yang dijadikan salah satu bukti gugatan Pilpres 2019 itu merupakan peristiwa besar yang tidak terbantahkan.

“Kekuatan alat bukti itu kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk menilainya,” ujarnya.

Selain, memberikan tautan berita sebagai alat bukti, pihaknya juga menyertakan alat bukti lainnya.

Baca Juga : Arteria Dahlan Sebut Sudah Cek di MK Soal ‘Bukti’ BPN : Ya Itu Hebatnya Kita

“Untuk itulah, kami menyatakan Paslon 01 telah melakukan kecurangan Pemilu yang tidak biasa-biasa, tapi sudah terstruktur, sistematis dan masif,” paparnya.

Sidang Perdana Gugatan Pilpres 2019, Bambang Minta Penyelenggara Negara Harus Jujur

Sebelumnya dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum BPN lainnya, Bambang Widjojanto menyampaikan hadits Nabi Muhammad terkait prilaku jujur.

Karena menurut Bambang, kejujuran merupakan kewajiban penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik.

“Andaikan anakku, Fatimah mencuri maka akan aku potong tangannya. Inilah keadilan substantif yang pernah diajarkan oleh seorang Nabi dan Rasul yang menjadi teladan umat manusia,” demikian Hadist Nabi Muhammad yang dibacakan Bambang di ruang sidang MK.

Bagaimanapun, Bambang menambahkan kejujuran menjadi tonggak dasar dalam menegakkan keadilan, terlebih lagi dalam menyelesaikan sengketa gugatan Pilpres 2019.

“Kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu yang didasarkan pada kejujuran dan keadilan mengakibatkan seluruh aktivitas oleh KPU menjadi inskontitusional. Sehingga seluruh produknya harus dinyatakan batal demi hukum,” ungkapnya.

Editor : Khairul Umam

PESAN TOKOH

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here