Wow, Penggunaan Medsos Akan Dibatasi Lagi

Pemerintah akan membatasi penggunaan Medsos lagi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, namun kali ini penggunaan Medsos baru akan dibatasi bila suasana tidak kondusif selama sidang sengketa Pilpres 2019.

6
penggunaan medsos akan dibatasi
Menko Polhukam, Wiranto. (foto : kompas.com)

Kitakini.news – Lagi, penggunaan Medsos akan dibatasi oleh pemerintah. Hal itu akan dilakukan bila penyebaran hoaks meningkat, terkait sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementrian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu mengungkapkan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran hoaks terkait sidang sengketa Pilpres 2019. Sejumlah Medsos dan pesan layanan WhatsApp akan dibatasi penggunaannya.

“Langkah pelambatan atau pembatasan Medsos hanya dilakukan bila terjadi peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan di Medsos. Kami berharap tidak akan dilakukan pembatasan atau pelambatan Medsos selama sidang MK,” paparnya seperti dilansir kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Memang, dari pantauan Kominfo, belum ada peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan di Medsos dan WhatsApp.

“Dan sejauh pemantauan Kominfo pagi ini, belum ada peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan,” papar Ferdinandus.

Ferdinandus menambahkan agar masyarakat tidak menggunakan VPN, karena berisiko terhadap data pribadi pengguna smartphone.

Diketahui, Kominfo nantinya akan membatasi sejumlah fitur Medsos dan layanan chat WhatsApp, seperti mengirim dan menerima gambar, namun tidak memblokir sepenuhnya.

Baca Juga : Sidang Perdana Gugatan Pilpres di MK, Ini Komentar hingga Doa Sejumlah Tokoh

Penggunaan Medsos Tidak Akan Dibatasi Bila Situasinya Kondusif

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan penggunaan Medsos tidak akan dibatasi selama berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2019 bila situasinya kondusif.

“Kalau keadaannya cukup aman, tidak ada kegiatan Medsos yang ekstrem, ya tidak diapa-apain. Ngapain cari kerjaan seperti itu dan kemudian merugikan kepentingan masyarakat. Enggak mungkin,” ungkapnya.

Sebelumnya, pembatasan penggunaan Medsos sudah pernah dilakukan pemerintah. Hal itu dilakukan usai aksi yang terjadi di Jakarta, 22 Mei 2019 lalu. Hingga akhirnya, pembatasan penggunaan Medsos itu dicabut pemerintah, setelah situasinya kondusif. Atas kejadian itu, pemerintah pun meminta maaf.

Pembatasan penggunaan Medsos itu mengundang reaksi beragam dari netizen, namun yang pasti pembatasan penggunaan Medsos itu bisa menghambat pertumbuhan usaha ekonomi digital.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengungkapkan berdasarkan riset Ideas 2017, sebanyak 66 persen transaksi jual beli online terjadi di platform Medsos seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp. Hanya 16 persen transaksi lewat marketplace seperti Bukalapak dan lainnya.

“Transaksi e-commerce berdasar riset Indef di 2019 diperkirakan 8,7 miliar dolar AS atau Rp 126 triliun. Bila dibagi 365 hari, rata-rata Rp 345 miliar per hari,” papar Bhima.

Bhima menambahkan, dengan nilai tersebut, potensi kerugian jual beli online dengan memblokir fitur Medsos per hari adalah 66 persen dari 345 miliar yaitu Rp 227 miliar.

“Bila tiga hari blokir, kerugian pedagang Rp 681 miliar,” jelasnya.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here