30 Saksi Sengketa Pilpres Siap Bongkar Kecurangan Pemilu 2019

30 saksi BPN Prabowo-Sandi siap membongkar kecurangan Pemilu 2019 di sidang sengketa Pilpres mendatang dan atas dasar itulah tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi meminta kepada MK untuk berkoordinasi dengan LPSK untuk melindungi para saksi itu.

18
saksi sengketa pilpres
Sidang sengketa Pilpres 2019. (foto : kompas.com)

Kitakini.news –  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengungkapkan tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi telah menyiapkan 30 orang saksi di sidang sengketa pilpres yang nantinya akan memaparkan kecurangan Pemilu 2019. Untuk itu, pihaknya meminta keamanan dan perlindungan terhadap para saksi.

“Kami berharap MK juga memberikan terobosan hukum dua hal. Pertama, bagaimana LPSK dilibatkan bisa membantu perlindungan saksi kami. Kedua, ada terobosan juga bagaimana jumlah saksi yang dihadirkan bisa datang sebanyak-banyaknya,” ungkap Andre seperti dilansir kompas.com, Senin (17/6/2019).

Andre menambahkan kehadiran para saksi tersebut di Jakarta telah bocor. Hal itu jelas saja membuat tim menjadi khawatir, terkait ada ancaman bagi para saksi yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa pemilu di MK.

“Makanya, pada hari ini, tim kuasa hukum kami mengirimkan surat ke MK, agar MK merekomendasikan kepada LPSK untuk melindungi saksi kami,” ungkapnya.

Pemeriksaan Saksi Sengketa Pilpres Diminta Lewat Video Conference

Pembahasan keamanan saksi di sidang sengketa Pilpres 2019 semakin hangat. Belakangan, Mahkamah Konstitusi (MK), tidak mempermasalahkan pemeriksaan saksi sengketa Pilpres 2019 dilakukan melalui video conference jarak jauh.

Demi melindungi keamanan saksi, MK menyetujui pemeriksaan saksi dilakukan di tempat terpisah dari gedung MK dengan lokasi yang dirahasiakan. Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengungkapkan bahwa MK tidak mempermasalahkan pemeriksaan dari jarak jauh itu.

“Persidangan jarak jauh sebetulnya tidak masalah. Ada aturannya. Hanya kita belum tahu teknisnya seperti apa,” ungkapnya seperti dilansir CNN, Senin (17/6/2019).

Fajar menambahkan berdasarkan pengalaman sebelumnya, MK memeriksa saksi melalui telekonferensi dengan menyediakan sarana di 42 fakultas hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Namun pihaknya belum dapat memastikan, apakah hakim memiliki pertimbangan lain. Karena hal itu menjadi kewenangan hakim yang memutuskan.

“Kalau yang kami anut selama ini, yang disediakan prasarananya itu di fakultas hukum 42 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apakah akan menggunakan fasilitas itu atau seperti apa, MK belum terima surat resmi. Apakah akan memanfaatkan itu atau tidak, monggi,” ungkapnya.

Diketahui, tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi akan membuat surat permohonan kepada MK untuk memeriksa saksi dengan cara video conference. Saksi direncanakan akan berbicara di ruangan bertirai hitam, dengan tujuan untuk menyamarkan lokasi. Sehingga, segala hal terkait informasi pribadi saksi dan lokasi tempat digelarnya pemeriksaan tidak diketahui oleh publik. Hal ini agar keamanan para saksi benar-benar terjamin.

Editor : Ummi Fatih

Mutiara Hikmah

2 KOMENTAR

  1. sebaiknya saksi2 dihadirkan langsung di MK mengingat rekam jejak BW yg pernah menghadirkan saksi palsu pd pilkada kota waringin timur…

  2. Yg namanya saksi siap menyampaian kebenaran sampai titik darah terakhir, siap tangung jawab dunia d akhirat. Hai para saksi kebenaran adlh Haq, ketdkbenaran adlh Bathil. Yg Haq pasti dilindungiNYA, Yg Bathil tunggu kehancuran dariNYA. Allah maha mengetahui atas segalanya. Mhnlah perlindungan Allah abaikan manusia

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here