GKN-PK Unjuk Rasa Minta MK Putuskan Sengketa Pilpres Dengan Adil

Gerakan Kakek-Nenek Peduli Keadilan (GKN-PK) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan dan dalam aksi itu mereka menuntut agar Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang seadil-adilnya dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019.

172
gkn pk unjuk rasa
Gerakan Kakek-Nenek Peduli Keadilan (GKN-PK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Kamis (27/6/2019). (foto : kitakini.news/ilham)

Kitakini.news – Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Kakek-Nenek Peduli Keadilan (GKN-PK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/6/2019).

Dalam orasinya massa aksi menyampaikan aspirasinya terkait putusan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini. Mereka meminta MK agar memutuskan dengan adil.

“Ini aksi damai. Tidak ada orasi-orasi yang mengandung kebencian. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi agar MK memutuskan dengan seadil-adilnya,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.

Masih dalam orasinya, mereka menyebut bahwa aksi ini terdorong lantaran masih banyaknya ketidakadilan dalam Pemilihan Umum (Pemilu), April lalu. Mereka menilai Pemilu lalu banyak kejanggalan yang masih menjadi misteri.

“Tercoblosnya surat suara di Malaysia, meninggalnya ratusan petugas KPPS. Berangkat dari hal itu kami kakek-kakek dan nenek-nenek ingin menyampaikan ketidakadilan itu,” ucapnya.

Baca Juga : Jelang Sidang Putusan MK, Tagar #PrabowoSandi jadi Trending Twitter

Tidak hanya orasi, massa aksi juga menggelar do’a dan dzikir bersama serta membawa berbagai spanduk untuk mengungkapkan aspirasinya. “Untuk apa menang kalau curang,” tulis di salah satu spanduk.

Ini Pernyatan Sikap GKN PK Saat Unjuk Rasa

Dalam aksi itu, GKN-PK membacakan 7 poin pernyataan sikap dinyatakan dalam aksi tersebut.

Pertama, meminta Kapolri, Tito Karnavian bertanggungjawab terhadap korban penganiayaan yang berakibat kematian dalam aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat lalu.

Kedua, mendesak penyidik Polri segera menetapkan status pelaku penganiayaan yang berakibat kematian itu dan pelaku penyiraman air keras kepada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Ketiga, meminta DPR RI menggunakan hak angket (hak penyelidikan) dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terhadap peristiwa 21-22 Mei tersebut.

Keempat, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginvestigasi kematian ratusan petugas KPPS pada Pemilu lalu.

Kelima, menolak hasil Pemilu yang dilakukan secara curang diantaranya manipulative, berita bohong, pengerahan ASN dan aparat penegak hukum serta penggunaan anggaran Negera.

Keenam, mendukung penggiat dan pencari keadilan melaporkan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional dan Mahkamah Internasional terhadap peristiwa 21-22 Mei tersebut.

Ketujuh, menyampaikan keperihatinan nasional terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Baca Juga : Putusan MK, BPN : Jika Menang, Siapa Pun Elemen Bangsa Bisa Kita Ajak

Aksi tersebut berlangsung aman dan kondusif serta dikawal puluhan personil kepolisian yang menurunkan berbagai unit pengamanan seperti kawat duri, mobil water Canon.

Kendati, arus lalu lintas dari Jalan Raden Saleh menuju Jalan Imam Bonjol terpantau lumpuh total. Sebelumnya massa aksi berkumpul di Mesjid Raya Al-Mashun Medan dan bergerak menuju kantor DPRD Sumut melakukan aksi unjuk rasa.

Kontributor : Ilham
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here