Ini Poin Penting Kuasa Hukum Prabowo Ajukan Permohonan PAP ke MA

Melalui keterangan tertulisnya, Kuasa Hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo bersama Hidayat Bostam menjelaskan tentang poin-poin penting yang menjadi alasan Prabowo Subianto selaku Pemohon untuk kembali mengajukan Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) kepada MA RI.

96
pelanggaran administratif pemilu
Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan). (foto : antara)

Kitakini.news – Kuasa Hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo resmi telah mengajukan Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan Permohonan PAP ke MA itu bukan tanpa alasan. Setidaknya ada sejumlah poin penting yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan PAP ke MA tersebut.

Melalui keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir dari detik.com, Kamis (11/7/2019), Nicholay Aprilindo mengungkapkan Permohonan PAP yang kedua itu telah teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 3 Juli 2019.

Berikut sejumlah alasan diajukannya Permohonan Kedua dari PAP kepada MA RI :

  1. Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang pertama Kepada Mahkamah Agung RI dalam Permohonan No. 1 P/PAP/2019, pada tanggal 31 Mei 2019, Yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan adanya cacat formil yaitu legal standing dari Pemohon terdahulu Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais.
  2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI pada Permohonan No. 1 P/PAP/2019 tersebut bukanlah ditolak seperti yang selama ini beredar dalam pemberitaan. Namun Permohonan tersebut NO atau tidak diterima, dikarenakan adanya cacat formil dan atau kekurangan syarat formil secara yuridis yaitu masalah legal standing Pemohon, dan setelah legal standing Pemohon dilengkapi dan atau diubah dengan surat kuasa dari prinsipal secara langsung dalam hal ini Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi, maka Permohonan dapat diajukan kembali.

Atas dasar itu, Nicholay Aprilindo kembali mengajukan permohonan PAP kepada MA RI. Alasan itu sekaligus menegaskan bahwa permohonan PAP ke MA yang pertama bukan ditolak, namun Niet Ontvankelijk (NO) atau tidak diterima. Hal itu dikarenakan cacat formil. Di permohonan PAP yang kedua, hal itu telah diperbaiki sehingga PAPnya bisa diajukan kembali ke MA.

Selain itu, melalui keterangan tertulisnya, Nicholay menambahkan permohonan kedua PAP yang diajukan kepada MA bukanlah Kasasi. Melainkan, permohonan untuk memeriksa pelanggaran administratif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara TSM.

Baca Juga : Keluarga Korban Salah Tembak, BNN Dituntut ke Kontras Sumut

Permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu ke MA Bukan Kasasi

“Bahwa Permohonan PAP yang dimaksud adalah bukan Kasasi. Namun merupakan Permohonan kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara TSM Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019,” paparnya.

“Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebagaimana telah kami uraikan di dalam Permohonan PAP kami pada Mahkamah Agung RI. Sehingga tidak bisa dikatakan Permohonan tersebut kadaluarsa dan atau lewat waktu,” lanjutnya melalui keterangan tertulisnya.

Masih dari keterangan tertulisnya, Nicholay menambahkan permohonan kedua dari PAP tersebut dengan No.2 P/PAP/2019, tidak dapat dikatakan “Nebis in Idem”. Karena dalam permohonan A quo Mahkamah Agung RI belum memeriksa Pokok Permohonan/Materi Permohonan. Mahkamah Agung RI baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai Legal Standing Pemohon. Kemudian memberikan Putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing Pemohon yang cacat formil.

Di dalam keterangan tertulis itu juga disebutkan bahwa Kuasa Hukum Prabowo Subianto membantah telah mengajukan permohonan PAP itu tanpa sepengetahuan Prabowo Subianto.

“Bahwa permohonan PAP yang kedua yang telah diterima dan teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Juli 2019, dalam Permohonan No.2 P/PAP/2019, berdasarkan Surat Kuasa langsung dari Prinsipal yang ditanda tangani oleh Capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi,” jelas Nicholay.

Keterangan tertulis itu diakhiri dengan kalimat “Tiada Kebenaran Yang Mendua” yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon, Nicholay Aprlindo dan Hidayat Bostam.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here