Gugatan Pelanggaran Administrasi Pemilu Prabowo Sandi tak Diterima, MA : Ada Syarat Formal tak Terpenuhi

Mahmah Agung tidak menerima permohanan gugatan PAP dari kuasa hukum Prabowo Sandi lantaran menilai ada syarat formal tak terpenuhi.

55
pelanggaran administrasi pemilu
Gedung Mahkamah Agung. (Foto : mahkamahagung.go.id)

Kitakini.news – Mahkamah Agung (MA) memutuskan tidak menerima gugatan pelanggaran administrasi pemilu (PAP) yang diajukan tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Dalam pertimbangan pada putusan tersebut, MA menyebut tidak berwenang mengadili objek sengketa. Selain tidak menerima permohonan PAP, MA juga membebankan pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

“Menyatakan permohonan dari pemohon tidak diterima. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta,”. Demikian bunyi putusan dalam ringkasan putusan yang diberikan Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, Selasa (16/7/2019) dilansir dari republika.

MA menyatakan, putusan yang tertuang dalam surat putusan No. 2/PAP/2019 itu bukan menolak permohonan. Dia menjelaskan, menolak berbeda dengan putusan tidak menerima.

Abdullah mengatakan, ada syarat formal yang tidak terpenuhi dalam pengajuan permohonan tersebut. Dari situ majelis tidak memeriksa substansi permohonan.

“Artinya dari aspek syarat formal tidak terpenuhi. Majelis belum sampai memeriksa substansi permohonan,” ungkapnya.

Majelis hakim Agung yang diketuai hakim Agung Supandi dalam pertimbangan hukumnya mengatakan, objek permohonan I, yakni Putusan Pendahuluan Bawaslu No 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 mei 2019 telah mendapat putusan MA.

Putusan No. 1/P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 lalu, menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Itu pula yang mendasari objek permohonan selanjutnya tidak lagi dinilai relevan.

Baca Juga : Temui Prabowo Sandi dan Amien Rais, Dahnil Anzar : Sepakat Kepentingan Rakyat tak Dikhianati Pemerintah

“Sehingga, terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,” ujar majelis hakim dalam ringkasan putusan itu.

Selanjutnya, objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon juga dinilai tidak tepat dipersoalkan melalui sengketa PAP. Permohonan itu tertuang dalam objek permohonan II, yakni Keputusan KPU RI No. 1131/LP/PP/ADM.TSM/RI/-00.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 lalu.

“Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, untuk itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima,” ujar majelis hakim agung.

Alasan tidak ditolak MA jadi modal kuasa hukum layangkan lagi gugatan pelanggaran administrasi Pemilu

Sebelumnya, kuasa Hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo resmi telah mengajukan permohonan pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA). Pengajuan Permohonan PAP ke MA itu bukan tanpa alasan. Setidaknya ada sejumlah poin penting yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan PAP ke MA tersebut.

Selain itu, gugatan dilayangkan lantaran sebelumnya, permohonan PAP ke MA bukan ditolak, namun Niet Ontvankelijk (NO) atau tidak diterima.

Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here