Kitakini.news – Anggota DPD RI, Fahira Idris, buka suara soal penanganan sampah di DKI Jakarta. Seperti diketahui, sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus melontarkan kritikan kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan, soal penanganan sampah di ibukota RI tersebut. Menurut Fahira, yang dilakukan Bestari Barus dinilai hal yang tidak elok.
Fahira menilai, Bestari Barus membanding-bandingkan penanganan dan anggaran pengelolaan sampah antara Provinsi Jakarta dan Kota Surabaya. Padahal kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta itu, dari segi jumlah penduduk dan volume sampah kedua kota tersebut jauh berbeda. Jakarta,berpenduduk 10,37 juta jiwa, sementara Surabaya berpenduduk 2,85 juta jiwa.
Sementara itu, volume sampah Jakarta yakni 7 ribu ton per hari, sedangkan Surabaya 1,6 ribu ton per hari. Begitu juga luas kawasan, Jakarta memiliki luas 661,52 Km persegi, sementara Surabaya 3450,54 Km persegi.
Belum lagi kata dia, Jakarta telah memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara atau intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Fasilitas yang ditarget rampung pada 2022 dinilai salah satu jalan mengubah paradigma penanganan sampah.
Dia pun memuji Anies Baswedan sebagai sosok yang berhasil membangun ITF di Jakarta.
“Jika mau fair, gubernur yang berhasil memulai pembangunan ITF di Jakarta itu Anies Baswedan. ITF yang sedang dibangun di Sunter salah satu yang terbesar di dunia. Teknologinya juga paling mutakhir. Jadi wajar anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta besar karena ada pembangunan infrastruktur ITF di situ. Kenapa hal-hal yang yang sebernarnya mudah dipahami seperti ini menjadi peluru untuk menyerang,” ucap Fahira.
Soal penanganan sampah di DKI Jakarta, Bestari diminta tak jatuhkan kepala daerah satu dan naikkan yang lain
Fahira menilai, serangan Bestari tidak tepat karena tidak mampu membedakan besaran anggaran pengelolaan sampah dengan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
“Saya harap Pak Bestari lebih bijak. Tidak elok lah membandingkan-bandingkan wali kota dan gubernur secara langsung. Apa lagi satu dinaikkan dan satu dijatuhkan sehingga kesannya mengadu. Terlebih apa yang disampaikan Pak Bestari soal besaran anggaran pengelolaan sampah di Jakarta tidak sepenuhnya tepat. Mengapresiasikan pengelolaan sampah di Surabaya baik saja. Tetapi tidak perlu sambil menihilkan upaya pengelolaan sampah di Jakarta,” ujar Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (2/8) dilansir dari situs fahiraidris.id.
Menurut Fahira, walau pengelolaan sampah mempunyai tema besar yang sama tetapi persoalan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Dengan begitu, strategi yang diperlukan juga berbeda-beda.
Menurut Fahira, sejauh ini road map dan implementasi pengelolaan sampah di Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Dia menyebutkan, paradigma penangangan sampah di Jakarta tidak lagi hanya memungut. Saat ini, paradigma penanganan sampah sudah mulai mengelola sampah.
Terkait kemungkinan TPST Bantargebang overload pada tahun 2021, menurutnya sudah mulai diantisipasi dengan aksi pengurangan sampah mulai dari sumbernya.
Seperti diketahui, polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.
Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar. Padahal kata Fahira, anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta, tetapi merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.
