Eldin Tak Maju di Pilkada Medan 2020 Diduga Imbas dari Oligarki Partai

Tak majunya T Dzulmi Eldin di Pilkada Medan 2020 dinilai oleh Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP-UMSU), Shohibul Anshor Siregar sebagai bagian dari perkuatan resentralisasi oligarki partai politik yang menyebabkan demokrasi di Indonesia dianggap mati.

133
eldin tak maju di pilkada medan
Sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP-UMSU), Shohibul Anshor Siregar . (foto : kitakini.news)

Kitakini.news – Sikap T Dzulmi Eldin tak maju di Pilkada Kota Medan 2020 mendatang diduga imbas dari oligarki partai. Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP-UMSU), Shohibul Anshor Siregar menilai hal itu sebagai bagian dari perkuatan resentralisasi oligarki partai politik. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia dianggap mati.

“Lihat demokrasi kita telah dimatikan sejak adanya Undang-undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017, diundangkan karena presidential threshold 20 persen, tiadanya klausul calon perseorangan, tiadanya cuti petahana dan sebagainya,” tuturnya kepada kitakini.news, Kamis (8/8/2019) sore.

Shohibul Anshor Siregar menambahkan demokratisasi Indonesia bermasalah terus karena telah digiring ke tradisi tunggal hegemoni Jakarta. Pengabaian hak rakyat dan tokoh daerah sudah dimulai sejak zaman SBY.

“Kita kenal Denny Ilham Panggabean yang berangsur kehilangan legitimasi sebagai politisi daerah sejak dilarang menjadi calon Wali Kota Medan 2010 oleh pimpinan partainya di Jakarta. Meski dalam kapasitas sebagai ketua partai dan Ketua DPRD Kota Medan,” jelas Shohibul menganalogikan kasus Eldin.

Begitu juga dengan Rudolf M Pardede. Shohibul menambahkan Rudolf M Pardede yang Gubsu dan Ketua DPD PDIP Sumut namun tak diberi kesempatan oleh pimpinan partainya di Jakarta, malah menunjuk mantan Pangdam, Tri Tamtomo Panggabean-Benny Pasaribu yang kalah dalam Pilkada itu berhadapan dengan Syamsul Arifin-Gatot.

“Kita sudah saksikan HT Erry Nuradi yang mestinya petahana Pilgubsu 2018. Namun dalam kapasitasnya sebagai ketua Nasdem Sumut yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon berpasangan dengan Ketua Golkar DPD Sumut Ngogesa Sitepu, malah wajib ikut membawa dan mendaftarkan calon usungan partainya ke KPU,” jelasnya.

Eldin Tak Maju di Pilkada Medan 2020, Shohibul : Tak Sedikit Nama-nama jadi Korban Politik Sentralisme Oligarki

Shohibul Anshor menganggap, nama-nama di atas merupakan korban politik sentralisme-oligarki, begitupun Eldin. Jadi pengalaman Eldin tidak begitu spesifik dalam cerita demokratisasi politik Indonesia yang begitu buruk dan secara meyakinkan terus mengalami kekeroposan.

“Tidak akan ada orang di Indonesia yang akan bertanya mengapa para korban itu (Denny Ilham Panggabean, Rudolf M Pardede, HT Erry Nuradi dan lainnya) tak melawan. Kita semua sangat merasakan. Meski tak seorang pun bisa dan berani membuktikannya secara hukum. Bagaimana kekuasaan eksekutif memaksakan keinginannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Kita sedang dihadapkan pada tradisi baru demokrasi politik sentralisme yang tidak sehat,” papar Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP-PWMSU) ini.

Sayangnya, Shohibul mengungkapkan kewarasan di luar institusi politik pun ikut merosot tajam. Terbukti adanya lembaga yang mestinya berporos pada nilai akademik, malah ikut mendorong hegemoni arah baru resentralisasi demokrasi politik ini.

“Contoh, momentum yang memperjelas identifikasi kekuatan politik sentralisme nasional yang dilihat oleh sebuah perguruan tinggi. Hingga dalam survei mereka, ada wacana putera Jokowi akan maju Pilkada 2020. Betapa tak masuk akalnya. Namun terbaca dalam hasil sebuah survei di Medan bahwa Kahiyang Ayu, puteri Jokowi pun punya peluang maju dalam pilkada Kota Medan 2020,” ujar Koordinator Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (n’BASIS) ini.

Kembali soal pernyataan Eldin. Ia kurang paham bahwa Ia tak boleh hanya bekerja. Ia perlu juga mengikuti mesin popularisme dan mesin pasar elektorasi (memilih) untuk memanipulasi opini.

“Sepanjang sejarah mungkin Eldinlah Wali Kota yang paling banyak dicaci dan Ia memilih diam dan membiarkan dirinya diterpa opini caci maki,” anggap Shohibul.

Padahal Ia tak seburuk yang digambarkan opini yang terbentuk. Eldin terlalu jujur untuk menjadi politisi dalam pentas politik yang menjadi trend saat ini.

Kontributor : Dhabit Barkah

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here