Pilkada Serentak Tahun 2020, Ini Plus Minus Calon dari Partai dan Independen

Pencalonan kepala daerah dari partai dan non partai atau jalur independen memiliki plus minus namun memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan Pilkada.

111
pilkada serentak tahun 2020
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 di Indonesia. (foto : timesindonesia.co.id)

Kitakini.news – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah di depan mata. Berbagai bakal calon kepala daerah bakal bermunculan di Pilkada serentak tahun 2020 mendatang, baik yang diusung dari partai maupun dari non partai atau jalur independen.

Walau kedua jalur pencalonan kepala daerah itu memiliki cara yang berbeda untuk meraih simpati pemilih, namun kedua jalur pencalonan kepala daerah itu memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan Pilkada.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Nirwansyah Putra mengungkapkan efisiensi pencalonan melalui Partai Politik (Parpol) berhubungan dengan seberapa mudah akses si calon untuk melakukan lobi-lobi politik. Prosesnya tak serumit mengumpulkan ratusan ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, dana yang digelontorkan juga tak sedikit saat proses pengumpulan KTP itu.

“Jadi Parpol merupakan jalan pintas terefisien untuk syarat pengajuan. Karena lebih sedikit yang harus dilobi di Parpol, ketimbang misalnya harus meminta KTP dari ratusan ribu orang. Karena prosesnya yang lumayan panjang. Pengumpulan KTP juga memakan biaya atau cost of politic yang cukup besar,” papar Nirwan kepada Kitakini News, Jumat (6/9/2019).

Tak hanya itu, jika terpilih, calon tersebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan legislatif, terlebih Wakil Rakyat yang terpilih yang satu Parpol. Ini berkaitan dengan legislasi kebijakannya di kemudian hari.

“Yang kedua, keuntungannya mengambil jalan dari Parpol, ketika dia nanti duduk maka dia butuh bermitra dengan legislatif (DPRD) yang berhubungan dengan Parpol. Ini berkaitan dengan legislasi kebijakannya nanti. Terlebih lagi dengan penyetujuan APBD dan Perda. Jadi, jika dia tidak punya rekan di legislatif, ditakutkan program-programnya nanti tidak berjalan mulus,” ungkapnya.

Baca Juga : Pilkada Serentak 2020, Mengkaji Keuntungan Calon Partai dan Independen

Pilkada Serentak tahun 2020, Ini Keuntungan Pencalonan Kepala Daerah Jalur Independen

calon independen
Ilustrasi calon independen. (foto : negerilaskarpelangi.com)

Bagi Nirwan, pencalonan jalur non partai dinilai cukup baik. Secara simultan, saat proses pengumpulan KTP, calon tersebut telah mengkampanyekan dirinya. Itu menjadi langkah awal pra Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Padahal sebenarnya independen itu sudah bagus, karena dia sudah berkampanye,” imbuhnya.

Nirwan menambahkan oligarki partai politik juga mampu ditepis, jika calon maju melalui jalur nonpartai. Tak dapat dipungkiri, proses pencalonan melalui partai harus mendapat persetujuan petinggi partai terlebih dahulu. Jika tidak, kader-kader di daerah yang lebih memiliki peluang maju pun tak mendapat mandat. Nirwan menilai, itu sebuah arogansi partai yang memotong kedaulatan dalam Pilkada.

“Keuntungan maju dari jalur nonpartai, Parpol sekarang itu keputusannya central betul. Jadi, siapa orang yang dimunculkan Parpol itu harus disetujui dari Jakarta. Nah, jalur independen ini mampu menepis sentralistik politik itu. Kerugiannya, incumbent tidak bisa maju jika tidak mendapat rekomendasi dari pusat,” ungkapnya.

Nirwan mencontohkan keraguan Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin kembali maju di Pilkada Medan. Nirwan menduga, sejumlah Parpol sudah memiliki jagoan sendiri yang diusung oleh pusat.

“Dengan kondisi begini, Pak Eldin harusnya maju melalui jalur independen saja. Ini menjadi tenaga baru untuk melawan arogansi kekuasaan pusat. Jadi kembalikan kedaulatan itu ke rakyat (daerah), bukan atas hasrat poltik pusat. Jangan sepelekan kedaulatan rakyat,” jelasnya.

Baca Juga : Eldin Tak Maju di Pilkada Medan 2020 Diduga Imbas dari Oligarki Partai

Pilkada Hak Daerah untuk Tentukan Pemimpinnya, Bukan Pusat

Lebih lanjut Nirwan menambahkan makna terpenting dalam Pilkada ini adalah hak bagi daerah. Seharusnya penduduk di daerah tersebutlah yang paling berkuasa menentukan pemimpinnya. Namun partai politik tidak memandang itu.

“Sebenarnya esensi Pilkada itu adalah orang yang ada di daerah. Jadi intinya, orang yang di daerah yang memang harus menentukan siapa calon pemimpinnya, bukan mereka yang di Jakarta. Itulah esensi Pilkada. Dan pola seperti itu harus diubah,” tegas Pemimpin Redaksi Koran Cerdas itu.

Dalam sejarah Pilkada di Sumatera Utara, pencalonan jalur nonpartai itu bukan kali pertama. Sebagai contoh, Pilkada Kota Medan Tahun 2010 silam. Calon-calon nonpartai tak mampu meraih suara sebanyak calon melalui partai. Bursa nonpartai ini rendah bukan karena sentralistik politik partai, akan tetapi Nirwan menganggap potensi diri paslon yang tak laku bagi warga Kota Medan.

“Di Medan sendiri sudah punya sejarah calon independen dan suaranya hampir tidak ada sama sekali,” kata Nirwan.

Baca Juga : Pilkada 2020, PKS Sumut Siap Koalisi Dengan Partai Manapun

Dari pencalonan independen ini, ada hal negatif yang ditakutkan muncul, yaitu penggiring opini untuk memusuhi legislatif. Upaya tersebut merupakan suatu kemunduran dalam sistem demokrasi, sebab legislatif harusnya menjadi pengawas dari platform yang dirumuskan eksekutif. Itulah yang dimaksudkan dalam teori ‘trias politika’.

“Yang enggak boleh di sini, dia maju dari independen, lalu digiring untuk bermusuhan dengan legislatif dan Parpol-parpol,” tandasnya.

Kontributor : Dhabit Siregar
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here