Revisi UU KPK, Shohibul : Indonesia Tak Akan Pernah Punya Lembaga Antikorupsi Efektif

Revisi Undang-undang KPK dinilai Shohibul Anshor sebagai upaya menghilangkan independensi KPK yang seharusnya tidak bisa dipengaruhi oleh bentuk kekuasaan manapun.

43
revisi uu kpk
Spanduk penolakan revisi UU KPK di ruang paripurna DPRD Sumut, Senin (9/9/2019). (foto : kitakini.news/dhabit siregar)

Kitakini.news – Terkait revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Akademisi Sosial dan Politik FISIP UMSU, Shohibul Anshor Siregar menyebutkan, sejak awal bedirinya lembaga antikorupsi ini, dia tak pernah melihat adanya independensi di lembaga itu.

“Ada dua obsesi besar dalam penegakan hukum atas korupsi di Indonesia. Pertama, pihak yang ingin korupsi diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya. Obsesi ini ada di luar birokrasi dan politik. Banyak LSM yang konsen dengan aspirasi seperti ini dengan kadar pemahaman yang bervariasi,” paparnya kepada Kitakini News, Selasa (10/9/2019)

Kedua, pihak yang berwacana A, tetapi sebetulnya berkehendak B. Dengan kemampuan double talk dan rekayasa politik dan hukum yang dahsyat. Kalangan birokrasi dan politik ada di sini. Mereka ingin nyaman. Dalam perjalanannya, pihak-pihak ini pun mampu mengatur ritme isu korupsi dan mengendalikan wacana.

Pihak kedua malah mampu memanipulasi arus politik hingga pihak pertama dapat merasa terakomodasi dan merasa nyaman dengan keadaan. Hasilnya ialah apa yang berjalan di Indonesia saat ini sejak dibentuknya KPK,” jelas Shohibul saat ditemui di ruangannya.

Menurutnya, meski belakangan waktu ini KPK berhasil mengungkap beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), namun model kerja itu sebenarnya bukan keberhasilan, melainkan sebuah penanda agar KPK terlihat efektif. Mengapa? Sebab, sambung Shohibul, sikap tebang-pilih pemberantasan korupsi begitu kentara di tubuh lembaga antirasuah yang didirikan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

Baca Juga : Pilkada Kota Medan, Sandiaga Uno Dukung Dahnil Jadi Walikota Medan

“KPK sekarang adalah model akomodatif atas elit koruptif dengan tetap pada kesan jujur. Padahal tak ada yang dapat dilakukan oleh KPK dalam membangun iklim zero tolerance to corruption. KPK didesain untuk hanya bisa menyeser orang kecil dan dengan pengecualian tertentu untuk menohok orang-orang yang dengan alasan politik yang tersembunyi ada dalam posisi yang tidak begitu disukai rezim. Ini tidak aneh dan di berbagai negara di dunia, model seperti ini yang paling umum,” sambungnya.

Revisi UU KPK, Shohibul Menilai KPK Harus Terbebas dari Pengaruh Kekuasaan Manapun

Lanjut dikatakan Koordinator n’Basis itu, pihak yang menilai KPK akan dilemahkan, menuding adanya 9 titik krusial yang akan menjadi kunci pelemahan KPK. Diantaranya soal independensi KPK yang dinilai terancam, karena nantinya tidak disebut lagi sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebab KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat.

“Menurut Anda, sudah berhasilkah KPK menjalankan fungsi itu? Begitu seterusnya hingga semua lembaga memeroleh penilaian. Jika desain itu yang dibuat, maka hasilnya pasti akan berbeda dengan hasil-hasil survey yang selama ini mengunggulkan KPK. KPK sebagai lembaga superbody memiliki keistimewaan dalam hukum hingga seburuk apa pun kinerjanya hanya akan bisa dikritik sebatas wacana politik,” sebutnya sembari menegaskan kembali, KPK belum pernah bersikap independen.

Sehari sebelumnya, Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (Korsub) memasang spanduk bertuliskan “Tolak Revisi UU KPK Capim Bermasalah” saat berlangsungnya sidang pembahasan P-APBD Tahun 2019 di Gedung Rapat Paripurna, DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (9/9/2019).

Baca Juga : Sandiaga Uno : Produk Anak Bangsa Harus Memiliki After Sales Servis yang Baik

Koordinator Korsub, Maswan Tambak mengatakan, mereka hadir mewakili masyarakat Sumut untuk menolak revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hari ini kita minta konsistensi dari anggota legislatif di Sumut untuk untuk menolak revisi UU KPK. Karena kita melihat secara sistematis ada upaya untuk melemahkan KPK,” ungkapnya yang ditemui di depan gerbang Gedung Dewan Provinsi Sumatera Utara.

Kontributor: Dhabit Siregar
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

1 KOMENTAR

  1. Kemana nyambungnya kalimat dalam berita ini?

    “Menurut Anda, sudah berhasilkah KPK menjalankan fungsi itu? Begitu seterusnya hingga semua lembaga memeroleh penilaian. Jika desain itu yang dibuat, maka hasilnya pasti akan berbeda dengan hasil-hasil survey yang selama ini mengunggulkan KPK. KPK sebagai lembaga superbody memiliki keistimewaan dalam hukum hingga seburuk apa pun kinerjanya hanya akan bisa dikritik sebatas wacana politik,” sebutnya sembari menegaskan kembali, KPK belum pernah bersikap independen”.

    Ada yang tak dicatat oleh wartawan Anda.Kalimat itu mestinya susulanatas penjelasan mengapa hasil survey selama ini selalu menunggulkan KPK sebagai lembaga terbersih. Survey dirancang untuk awam. Jika sekiranya survey didisain untukmempertanyakan pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing lembaga sesuai UU,hasilnya pasti akan lain

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here