BOPDT Pastikan Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba Dilanjutkan 

BPOPDT berkomitmen tetap melanjutkan pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba.

56
bopdt danau toba
Direktur BOPDT Arie Prasetyo menjelaskan peta daerah mana saja yang masuk ke dalam zona otorita Danau Toba. (Kitakini.news/Syahrial Siregar)

Kitakini.news – BOPDT akan melibatkan masyarakat sekitar Danau Toba selama proses pengembangan pariwisata di kawasan itu. Pembangunan akses jalan di lahan Otorita Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara pun dipastikan dilanjutkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur BOPDT (Badan Otorita Pariwisata Danau Toba), Arie Prasetyo, Rabu (18/9/2019), menyusul perlawanan yang dilakukan sejumlah warga saat proses pembukaan jalan di Desa Pardamean Sibisa, Kamis (12/9/2019) lalu.

“Polemik lahan otorita yang sempat menuai unjuk rasa itu sudah diselesaikan. Pihak pemerintah sudah menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk mencari solusi,” ujar Arie.

Arie menjelaskan, dalam pertemuan yang digelar, Minggu (15/9/2019), sudah disetujui beberapa poin kesepakatan. Di antaranya, masyarakat sepakat untuk mendukung dan melanjutkan pembangunan, sembari proses ganti rugi tanaman masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan sepanjang 1,9 KM.

“Kami BOPDT menerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 386,7 Ha lewat SK nomor 579 Tahun 2016. Bahkan luas lahan itu juga sudah berkurang dari yang sejak awal sebanyak 602 Ha,” kata Arie.

Dia menyebutkan, total lahan yang sudah terbit sertifikat HPL-nya seluas 279 Ha. Sementara 107 Ha lagi masih berproses, sertifikat itu juga sudah dipegang BOPDT sebagai landasan hukum.

Baca Juga : Viral Video Gadis Naik Motor Seberangi Sungai dengan Tali, Ini Faktanya

BOPDT Sebut 3 Desa Berbatasan Langsung dengan Zona Otoritas Danau Toba

Arie menjelaskan, ada tiga desa yang berbatasan langsung dengan lahan zona otorita. Itu meliputi Desa Motung, Pardamean Sibisa dan Sigapiton. Namun, ada dua desa lagi yakni Parsaroan Sibisa dengan Horsik.

“Parsaoran Sibisa dan Horsik ada di sekitar situ dan tidak berbatasan langsung. Tapi mereka akan merasakan dampak positif dari pembangunan. Kita akan libatkan dua desa itu dalam pengembangan,” ungkap Arie.

Arie kemudian memastikan pembangunan yang dilakukan tidak akan mengusik pemukiman warga. Lahan yang dilepas KLHK juga merupakan kawasan hutan dan masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL). Arie bilang, sampai hari ini progres pembangunan jalan sudah cukup baik. Akhir September diprediksi akan rampung.

Soal ganti rugi, lanjut Arie, perhitungan sudah dilakukan tim terpadu. Di dalam lahan 279 Ha itu, masyarakat ternyata menjalankan aktifitas ekonomi, misalnya menanam kopi, menyadap pinus, peternakan lebah madu dan lainnya.

“Kami pastikan akan melakukan ganti rugi. Karena hal itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam proyek strategis nasional. Yang dihitung adalah misalnya tanaman. Jadi kita tidak mengganti rugi lahannya,” jelas Arie.

Pihaknya juga sudah menyurati gubernur terkait hal ini. Selanjutnya gubernur mendelegasikan bupati untuk menyikapinya. Pemkab kemudian membentuk tim terpadu untuk menghitung seluruh kerugian aktifitas ekonomi masyarakat yang ada di dalam lahan.

Baca Juga : Komite SMAN 1 Tiganderket Sebut Kepsek ’Mengelak’ Ditanya Dana BOS

“Proses ini sedang berjalan. Tim terpadu sudah dibentuk. Di lahan 279 Ha, penghitungan sudah dilakukan. Termasuk siapa saja pemilik tanaman yang ada di sana. Jadi kita juga memastikan itu supaya valid. Sekarang proses penilaian,” ujarnya.

Reporter : Syahrial Siregar
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here