Korupsi DBH PBB Labusel dan Labura Rugikan Negara Rp 3 Miliar

Ditreskrimsus Polda Sumut telah menerima laporan hasil audit dari BPKP terkait kasus DBH PBB Labusel dan Labura yang diduga merugikan negara Rp 3 miliar.

34
korupsi dbh pbb labusel dan labura
Dirkrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Roni Samtana. (foto : kitakini.news/syahrial siregar)

Kitakini.news – Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut telah menerima laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Labusel dan Labura.

Dirkrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Roni Samtana mengakui kalau hasil audit BPKP soal kerugian negara dari dugaan korupsi DBH PBB Labusel dan Labura sudah keluar. Totalnya mencapai Rp 3 miliar, dengan perincian kerugian negera dari korupsi DBH Labura Rp 2 miliar dan Labusel Rp 1 miliar.

“Hasilnya sudah keluar. Kalau tidak salah, kerugian negara DBH Labura lebih kurang Rp 2 milyar, sedangkan Labusel lebih kurang Rp 1 milyar,” papar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol Roni Samtana saat berada di RS Bhayangkara Medan, Rabu (2/10/2019).

Roni Samtana menambahkan pekan depan kasusnya akan digelar di Mabes Polri. Hal itu dilakukan untuk menentukan status hukum bupati kedua kabupaten dalam kasus tersebut.

“Jika statusnya sudah menjadi tersangka, prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri. Jadi atas izin Mendagri nanti kalau ada pemanggilan lanjutan sebagai tersangka,” ungkap Rony.

Mantan Kabidkum Polda Sumut itu pun optimis, kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) dan Labuhan Batu Utara (Labura) diselesaikan sampai tuntas ke persidangan.

Baca Juga : Faktor Kesengajaan Diduga Penyebab Kebakaran di Jalan S Parman

“Kita optimis dan tidak tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan dan sampai saat ini kami tidak mendapat hambatan dalam menangani kasus itu. Tidak ada intervensi. Kasusnya berjalan cukup cepat dan tidak ada hambatan,” ungkap Rony.

Korupsi DBH PBB Labusel dan Labura, Polda Sumut Telah Periksa Kedua Bupatinya

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung sebagai saksi beberapa waktu lalu. Bupati Labura dan Labusel diperiksa DitKrimsus Polda Sumut sebagai saksi kasus DBH Tahun Anggaran 2013-2015.

Baca Juga : Gubernur Minta Seluruh Kepala Daerah di Sumut Prioritaskan UMKM

“Mengenai sudah berapa saksi yang diperiksa selain Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus, kami sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada Sekretaris Daerah Labura. Selain itu, Kepala Dinas Pendapatan Labura, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Labura,” pungkas mantan Kapolres Tapanuli Selatan tersebut.

Reporter : Syahrial Siregar
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here