Denda Pajak Kendaraan Menunggak di Riau Dihapuskan

Pemprov Riau mengambil kebijakan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pertengahan Oktober 2019 mendatang.

79
pajak kendaraan menunggak
Ilustrasi Samsat. (Foto : (poskotanews.com)

Kitakini.news – Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau menghapuskan denda pajak kendaraan yang menunggak. Langkah tersebut diambil untuk meringankan masyarakat dalam melunasi kewajiban mereka membayar pajak.

Selain denda pajak tunggakan dihapus, Gubernur Riau juga memberlakuan penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur yang akan diberlakukan pada pertengahan Oktober hingga Desember 2019.

Gubri berharap program ini selain akan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan perpajakan daerah khususnya PKB dan BBNKB II, juga bertujuan untuk memperoleh data aktual objek pajak melalui pemutakhiran data kendaraan.

Penghapusan pajak kendaraan ini dikarenakan masih banyaknya pemilik kendaraan roda dua dan roda empat yang menunggak bayar pajak.

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan menunggak itu dibenarkan Kepala Bapenda Riau, Indra Putrayana. Saat ini kata dia, ada sekitar satu juta unit kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Riau yang menunggak pembayaran pajaknya.

“Sedikitnya ada satu juta kendaraan roda dua dan empat nunggak bayar pajak. Dari angka itu 80 persennya merupakan kendaraan roda dua,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Selasa (8/10/2019).

Indra mengatakan, banyak kendaraan roda dua tak bayar pajak karena secara komulatif lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan roda empat.

Baca Juga : Pemprov Riau Terima Penghargaan Innovative Government Award 2019 

“Database kami jumlah kendaraan roda dua itu lebih banyak belum bayar pajak, ada sekitar 80 persen dari total 1 juta kendaraan yang belum bayar pajak,” katanya.

Pajak Kendaraan Menunggak di Riau Dikarenakan Hal Ini

Lebih lanjut Indra mengatakan, alasan banyaknya kendaraan banyak tidak bayar pajak disebabkan beberapa faktor. Pertama karena murahnya membeli kendaraan roda dua, dengan uang muka atau DP (down payment) hanya Rp 500 ribu.

“Dengan DP murah, masyarakat membayar angsuran satu tahun pertama mereka lancar, tapi setelah itu banyak menunggak dan ditarik leasing. Kalau sudah diambil leasing tentu pajak tak dibayar,” katanya.

Selain itu, faktor lain karena kendaraannya hilang.

“Kemungkinan lain karena motornya hilang dicuri dan itu jumlah kendaraannya cukup banyak. Kemudian banyak juga kendaraan yang masuk kebun dan ada sebagian masyarakat terlambat membayar pajak,” ujarnya.

Penghapusan dengan tersebut kata Indra, pemilik kendaraan hanya melunasi pokok pajaknya saja. Sementara dendanya dihapus.

“Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak saja, sedangkan seluruh denda yang timbul hingga berakhirnya program ini dihapuskan,” ungkapnya.

Untuk pelayanan penghapusan denda ini, tambah Indra, masyarakat dipersilahkan menghubungi unit-unit pelayanan SAMSAT terdekat, termasuk Samsat Keliling dan Gerai SAMSAT Mall Pelayanan Publik Pekanbaru.

Baca Juga : Keluarga Korban Pembunuhan Sadis di Rohil Bantah Keterangan Polisi

Untuk itu, Indra mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa pemutihan denda pajak kendaraan selama lebih kurang 45 hari. Yang akan dimulai 15 Oktober sampai 14 Desember 2019 mendatang.

Kontributor : Ferry Anthony
Editor : Khairul Umam

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here