Perkuat Pengawasan Pabean, Kemendag Resmikan Balai Pengawasan Tertib Niaga

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita meresmikan Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Pulau Sumatera di Kota Medan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap produk impor.

26
Balai Pengawasan Tertib Niaga
Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita meresmian kantor Balai Pengawasan Tata Niaga Medan, Rabu (9/10/2019). (foto:kitakini.news/imam efendi)

Kitakini.news – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita meresmikan Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Pulau Sumatera di Kota Medan, Rabu (9/10/2019).

Kantor yang berada di Jalan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dibentuk Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) di empat kota, yakni Medan, Bekasi, Surabaya dan Makassar.

Tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean atau post border di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga di empat kota, diharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha,” jelas Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, kepada wartawan.

Dia menyebutkan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir.

“Adapun pembagian wilayah Balai Pengawasan Tertib Niaga yakni di Kota Medan, wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan Wilayah Banten. Kota Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Kota Makassar meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua,” ungkapnya lagi.

Enggartiasto Lukita menambahkan pembentukan balai tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut, berdasarkan Surat Menteri PANRBNomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019. Hal itu sebagai tindak lanjut telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga.

“Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Kita semua bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,” jelas Mendag.

Balai Pengawasan Tertib Niaga Awasi Perizinan Impor

Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono mengungkapkan pelaksanaan pengawasan post border didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. SDM itu terdiri dari petugas pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keduanya berada pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Metrologi dan Direktorat Standardisasi serta Pengendalian Mutu.

Adapun pengawasan tersebut meliputi pengawasan pemenuhan perizinan impor, pemenuhan sertifikasi dan registrasi bagi produk yang sudah diberlakukan SNI wajib. Selain itu juga pemenuhan terhadap perizinan tipe untuk peralatan ukur, takar dan timbang.

“Balai ini nantinya akan didukung SDM kompeten dan profesional yang telah memenuhi kualifikasi yang disyaratkan. SDM tidak hanya yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, Kementerian Perdagangan. Namun dapat melibatkan SDM kompeten di wilayah lokasi Balai Pengawasan Tertib Niaga,” imbuh Veri.

Diketahui, sejak Februari 2018, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pengawasan tata niaga impor post border.

Pengawasan post border merupakan salah satu bentuk implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XI dan XV, Presiden RI, Joko Widodo. Tujuannya untuk mempercepat pelayanan kegiatan ekspor dan impor dalam rangka memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan.

Kontributor: Imam Efendi

Mutiara Hikmah

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here