Kitakini.news – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Prof Topo Santoso, mengatakan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan semua gugatan mantan Komisioner KPU Evi Novida Ginting, membuktikan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI sejak awal keliru. Prof Topo juga menilai, pasca putusan, Presiden seharusnya tidak perlu melakukan upaya banding.
Hal itu disampaikan Prof Topo menjawab wartawan, Jumat (24/7/2020). Menurut dia, presiden sebaiknya menerima hasil putusan tersebut.
“Alih-alih banding, mending presiden menerima putusan ini. Karena ini memang keliru putusan DKPP. Dari pada kalah lagi, justru malu nanti,” kata Prof Topo.
Putusan PTUN kata Prof Topo, sangat tepat dengan menyebutkan, keputusan Presiden untuk memberhentikan Evi Novida Ginting dibatalkan. Keputusan PTUN ini juga harus segera dieksekusi.
“Harusnya Evi kembali lagi ke KPU. Putusan DKPP itu memang tidak ada forum untuk membandingnya, tidak ada proses di atasnya lagi. Tapi karena keputusan Presiden batal, jadi kedudukan Evi harus dipulihkan. Kalau tidak dipulihkan, maka mendiskreditkan kewenangan PTUN sebagai lembaga yang berwenang yang memutus sengketa TUN. Bisa-bisa PTUN dilemahkan. Apa artinya putusan PTUN ini kalau Bu Evi tidak dipulihkan. Ini adalah putusan yang harus dieksekusi,” urai Prof Topo.
Evi Novida Ginting Dinilai Jalankan Keputusan Bersifat Kolektif Kolegial
Prof Topo juga menyarankan, DKPP harus hati-hati dalam menutus perkara kode etik.
“Mana kode etik, mana yang bukan, karena KPU menjalankan keputusan menurut Undang-undang. Jadi jangan sampai keputusan KPU dalam melaksanakan tugas, kalau tidak disepakati oleh pihak lain (Bawaslu), dianggap pelanggaran kode etik. Tidak bisa begitu. Arti yang lain, KPU harus lebih dihormati lagi otoritasnya dalam menjalankan seluruh tahapan. Walaupun seluruh anggota KPU punya jabatan koordinator, tapi semua keputusan diambil secara kolektif kolegial,” jelas Prof Topo.
Diketahui pemberhentian Evi oleh Presiden berdasarkan keputusan DKPP 31/2019. Putusan itu menyatakan Evi melakukan pelanggaran etik. Namun Evi menilai putusan DKPP yang menjadi dasar putusan presiden itu cacat. Hal itu dinilai melanggar sejumlah prinsip penyelesaian perkara di DKPP. Atas dasar itu Evi menggugat putusan presiden itu ke PTUN. PTUN Jakarta akhirnya memutuskan membatalkan keputusan presiden tersebut, Kamis (23/7/2020).
