Kitakini.news – Dewan Perwakilan Rakyat Filipina, menyetujui RUU yang menjadikan hari pertama bulan Februari sebagai hari hijab nasional. Hal itu sebagai langkah mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik Muslim, serta toleransi terhadap agama lain di seluruh negeri.
Dilansir dari arabnews.com, Senin (1/2/2021), kongres yang digelar Selasa (26/1/2021) itu bulat menyetujui RUU tersebut. Sebanyak 2013 anggota parlemen memberikan suaranya untuk langkah itu.
Perwakilan dari Partai Anak Mindanao, Amihilda Sangcopan, penulis utama dan sponsor RUU DPR No. 8249, berterima kasih kepada semua anggota parlemen yang sebelumnya,mengesahkan undang-undang tersebut. Dia juga dan meminta anggota Senat untuk mendukung langkah itu.
Undang-undang tersebut disebut untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar di kalangan non-muslim untuk memahami hijab.
“Nilai mengenakan hijab sebagai tindakan kesopanan dan martabat bagi wanita muslim. Yang mendorong wanita muslim dan non muslim untuk merasakan manfaat dari mengenakannya,” ucapnya.
Amihilda juga mengatakan, tindakan tersebut juga bertujuan untuk menghentikan diskriminasi terhadap wanita muslim memakai hihab atau hijabi. Selama ini, penggunaan hihab sering disalahartikan sebagai simbol penindasan, terorisme, dan kurangnya kebebasan.
Hari Hijab Nasional Filipina Lindungi Kebebasan Beragama
RUU tersebut juga berupaya untuk melindungi kebebasan beragama bagi perempuan Muslim Filipina. Selain itu juga mempromosikan toleransi dan penerimaan agama dan gaya hidup lain di seluruh negeri.
Selama ini kata Sangcopan, wanita berhijab telah menghadapi beberapa tantangan di seluruh dunia. Dia juga mengatakan, beberapa universitas di Filipina melarang pelajar muslim perempuan mengenakan hijab.
“Beberapa dari siswa ini terpaksa melepas hijabnya untuk mematuhi peraturan dan ketentuan sekolah. Sementara itu, ada pula yang terpaksa putuh sekolah dan dipindahkan ke institusi lain. Ini jelas merupakan pelanggaran kebebasan beragama siswa,” ucapnya.
Wakil dari United Religions Initiative’s Global Council, Potre Dirampatan Diampuan, menyambut baik undang-undang yang menjadi tonggak sejarah itu.
“Ini adalah latihan dalam apa yang kami sebut inklusivitas. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat disambut baik di mata komunitas Muslim,” kata Diampuan kepada Arab News.
Redaksi
