Kitakini.news – Kasus dugaan penistaan agama atau pemandian jenazah wanita oleh empat tenaga kesehatan RSUD Djasamen Saragih, memasuki babak baru. Buntut perkaranya dihentikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, pelapor Fauzi Munte melalui kuasa hukumnya akan menggugat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar lewat pra peradilan (Prapid).
Sebelumnya, Kejari Siantar beralasan, kurangnya bukti dalam perkara membuat kasus tersebut terpaksa dihentikan. Fauzi Munte melalui kkuasa hukumnya, rencananya akan mem-praperadilan-kan Korps Adhyaksa itu.
Evi Risa Junita, kuasa hukum pelapor dari LBH Amanah Haq mengatakan pengajuan Prapid ke PN Pematangsiantar segera dilaksanakan. Mereka akan melakukannya setelah mendapat salinan Surat Keputusan Penghentian Penuntuan atau SKP2 dari jaksa.
Ia menilai, jaksa keliru dalam memberhentikan kasus ini. Di mana, kasusnya seyogyanya segera disidangkan oleh pengadilan setelah dinyatakan sudah lengkap (P21) oleh kejaksaan sendiri.
“Lewat Prapid ini kami ingin mengetahui acuan jaksa berhentikan penuntutan kasus ini. Dan (seharusnya) jaksa apabila belum meyakini atau kurang bukti seharusnya dikembalikan ke polisi. Ini berkas sudah P21 kok malah dibilang kurang bukti. Dimana yang kurang bukti?,” katanya dalam konferensi pers dihadapan wartawan, Kamis (25/2/2021).
Dalam perjalanan kasusnya ia membeberkan sejumlah ahli dari hukum pidana dan agama yang dimintai keterangan oleh jaksa dalam penyidikan perkaranya. Kemudian pengakuan 4 Nakes memandikan jenazah almarhum Zakiah, istri dari Fauzi Munte hingga ke empatnya meminta maaf.
“Bahwa pada Senin, 22 Februari 2021 telah diadakan restorative justice (mediasi) yang dihadiri 4 tersangka dan pengacaranya dari PPNI, kami dari kuasa hukum pelapor serta pihak kejaksaan. Dimana saat itu 4 tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke suami almarhum. Jadi bukti mana lagi yang kurang dminta jaksa?!,” terangnya.
Jaksa Siap Hadapi Praperadilan Soal Kasus Pemandian Jenazah di Siantar
Dalam kesempatan itu Evi didampingi rekannya Novyeva Sianturi, Muslimin Akbar, Johanes Juntar Lumbangaol dari LBH Amanah Haq. Menurutnya perkara ini harusnya berjalan sesuai hukum, adanya penemuan baru kasusnya dapat dihentikan atau dalam keadaan darurat seperti mengganggu kestabilan nasional, perpecahan bangsa dan lainnya.
“Kasus ini tidak (darurat), kecuali dalam hal darurat. Dalam hal ini tidak darurat, aman-aman saja,” katanya sembari menambahkan upaya hukum Prapid amanah Pasal 77 ayat 1 KUHA-Pidana.
Johanes Juntar Lumbangaol, Rekan Evi, mengatakan, seharusnya kejaksaan tidak menghentikan penuntutan perkara setelah perkara dinyatakan P21.
“Harusnya diuji dulu di pengadilan, bukan dihentikan. Hukum ini tidak bisa diintervensi, sekalipun itu Presiden,” katanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Agustinus Wijono Dososeputro menyampaikan pihaknya akan meladeni upaya hukum dari kuasa hukum pelapor. Hal ini disampaikan Kajari melalui Kasi Intelijen BAS Faomasi Jaya Laia.
“Kami dari kejaksaan siap menghadapi gugatannya,” ujarnya kepada wartawan.
Kontributor: Tumpal Tanjung
