Kitakini.news – Sejumlah aliansi masyarakat sipil Sumatera Utara (Sumut) mendesak Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas terhadap Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di SIbolangit, Sumatera Utara. Jokowi diminta menjatuhkan sanksi kepada Moeldoko terkait kekisruhan di tubuh Partai Demokrat.
Desakan itu disampaikan masyarakat yang menamakan diri ‘Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi’. Disebutkan, pengambilalihan melalui KLB Partai Demokrat sebagai politik culas dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Aliansi tersebut digawangi oleh sejumlah tokoh lintas generasi, lintas profesi dan lintas organisasi. Dia mengaggap apa yang terjadi bukan lagi persoalan internal Partai Demokrat, melainkan masalah sistem Demokrasi Indonesia.
Salah satu perwakilan, Ahmady Meuraxa, dalam konferensi pers di Medan, Jumat (12/3/2021) menjelaskan alasan mereka.
“Tindakan itu jelas-jelas melanggar etika demokrasi yang bisa berdampak pada kekisruhan semangat kebangsaan Indonesia,” ucapnya.
Ahmady menilai apa yang dipertontonkan Moeldoko melalui politik culas adalah arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan hal itu kata dia, lebih memalukan dari sikap otoriter di masa rezim Orde Baru.
“Tindakan Moeldoko adalah pembelajaran sangat buruk bagi politik di Indonesia. Ini tidak hanya mematikan semangat berdemokrasi, tapi juga mempertontonkan sikap zalim dan haus kekuasaan seorang pejabat negara,” katanya.
Hadir dalam deklarasi itu, akademisi Shohibul Anshor Siregar, politisi senior Berman Sinaga, aktivis GAMKI Henrico Sihombing. Hadir pula aktivis organisasi nonpemerintah Ahmady Meuraxa dan perwakilan paranormal Iwan Sinulingga.
Deklarasi itu menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.
“Yang kedua meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambil alihan pimpinan partai oleh Moeldoko dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Jokowi Diminta Berhentikan Moeldoko dari KSP Pasca Kisruh Demokrat
Ketiga, kata dia, meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan segera Jenderal TNI (purn) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas.
Untuk memperkuat gerakan ini, mereka mengajak masyarakat membubuhkan tandatangan petisi pemberhentian Moeldoko sebagai KSP yang ada di situs Change.org. Aksi akan digelar pada Minggu (14/3/2021) dengan membentangkan spanduk besar.
Reporter : Syahrial Siregar
