Bahlil Jadi Menteri ESDM, IESR Minta Komitmen NZE 2026 Dilanjutkan

Kitakini.news - Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan Arifin Tasrif di Istana Negara, Senin (19/8/2024).

Baca Juga:

• IETD 2024 Bahas Jalan untuk Masa Depan yang Berkeadilan Transisi Energi
• Ketum DMDI Indonesia Dukung Bahlil Lahadalia Pimpin Partai Golkar
• Akurasi Data Penting untuk Pastikan LPG Subsidi Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR) , Fabby Tumiwa berharap komitmen transisi energi menuju net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan.

Begitu juga upaya untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen di 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru.

"IESR menilai beberapa tugas krusial yang perlu Bahlil Lahadalia tuntaskan, termasuk implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022," tuturnya dalam keterangan, Senin (19/8/2024).

Peta jalan ini, sambung dia, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sehingga, memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU.

Termasuk Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).

"Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80 persen di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris. Langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di tahun 2030," kata Fabby.

IESR mengingatkan, pentingnya akselerasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai 23 persen di tahun 2025. Sayangnya, bauran energi terbarukan hanya sekitar 13,09 persen pada 2023, dan masih jauh dari target di tahun 2025.

"Berkaca dari kondisi tersebut, transisi energi Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, dari Presiden maupun Menteri ESDM untuk mengorkestrasi pemanfaatan energi terbarukan yang tinggi. Mengingat masa bakti kabinet tinggal dua bulan, dalam jangka pendek Menteri Bahlil perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024, mendorong agar "power wheeling" masuk dalam draft RUU EBET sebagai salah satu strategi meningkatkan partisipasi swasta dan BUMN untuk berinvestasi pada energi terbarukan, dan menyelesaikan pembahasan RPP Kebijakan Energi Nasional tanpa menurunkan target bauran energi terbarukan dan memastikan target yang selaras dengan Paris Agreement," tambah Fabby.

IESR juga mengingatkan Menteri ESDM yang baru, Bahlil Lahadalia untuk memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership, JETP) dapat berjalan sesuai rencana, dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.

Menteri Bahli perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia.

"Implementasi JETP membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, Menteri ESDM yang baru perlu menjaga kesinambungan kebijakan dan memastikan bahwa dukungan dari mitra internasional tetap solid dalam mendorong transisi energi di Indonesia," tutup Fabby.