Pemerintah Larang Penjualan IPhone 16 di Indonesia

Baca Juga:

• Syarat BPJS Kesehatan Aktif untuk Pengurusan SIM Berlaku di 7 Wilayah
• Forkopimda Padangsidimpuan Tabur 3 Ribu Benih Ikan di Lubuk Larangan
• Kosmetik Berbahaya: ECHA Temukan Zat Terlarang di 285 Produk Kosmetik

"Kami sudah menghubungi e-commerce untuk segera menonaktifkan atau mencabut produk iPhone 16 di pasar sehingga tidak bisa dibeli," ujar Agus pada Jumat (1/11/2024).

Menurut Agus, langkah ini diambil demi melindungi konsumen, karena perangkat iPhone 16 yang masuk tanpa izin dari Kemenperin tidak akan diberikan IMEI, sehingga tidak dapat terhubung dengan jaringan seluler di Indonesia.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan alasan di balik pelarangan ini, yaitu belum adanya realisasi komitmen investasi dari pihak Apple untuk memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perangkat ini dianggap belum memenuhi izin operasional di pasar Indonesia.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa masyarakat tetap diperbolehkan membeli iPhone 16 dari luar negeri dan mendaftarkan IMEI-nya setelah membayar pajak sesuai dengan aturan Bea Cukai. Namun, perangkat yang dibawa dari luar negeri hanya boleh digunakan untuk pemakaian pribadi dan tidak diperbolehkan dijual kembali.

"Aturan mengatakan bahwa barang-barang yang dibawa pendatang dari luar negeri itu boleh masuk, bisa didaftarkan IMEI-nya maksimal 2 unit, tetapi tidak boleh diperjualbelikan," tambahnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, juga menambahkan bahwa perangkat iPhone 16 yang dibeli dari luar negeri dapat masuk melalui bandara dan pelabuhan dengan catatan pajak Bea Cukai dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PP 46 Tahun 2021. Namun, perangkat tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

"Satu orang penumpang hanya diperbolehkan membawa 2 unit dan barang tersebut hanya untuk pemakaian pribadi, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," jelas Febri.

Dengan adanya aturan ini, perangkat iPhone 16 yang telah didaftarkan IMEI-nya secara resmi dan membayar pajak dianggap berstatus legal. Namun, statusnya bisa menjadi ilegal jika perangkat tersebut dijual kembali sebelum sertifikat TKDN dari Kemenperin dan izin dari Postel Kominfo diterbitkan.

Langkah tegas dari Kemenperin ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua perangkat elektronik yang dijual di Indonesia telah memenuhi standar regulasi, khususnya terkait TKDN dan IMEI. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memastikan legalitas produk elektronik yang mereka beli.