GMPP Sumut Desak KPK dan Kejagung Periksa Kadis Pemdes Tapsel

Kitakini.news -Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (GMPP Sumut) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan agung (Kejagung) segera memanggil sekaligus memeriksa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (pemdes) Tapanuli Selatan (Tapsel), terkait dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dibeberapa pengadaan dan Bimtek (Bimbingan Teknis) tahun anggaran 2023.

Baca Juga:

• Kawal Pilkada Kondusif dan Damai, Polres se-Tabagsel Gelar Apel Rayonisasi
• Perkuat Silaturahmi, Kapolres Tapsel Kunjungi Polres Padangsidimpuan
• Kodim 0212/Tapsel Beri Momen Spesial Di HUT Brimob Polri Ke-79

Tuntutan itu didesak GMPP Sumut lewat Aksi Unjuk Rasa dan Membuat Laporan, Senin (20/5/2024), terkait dugaan KKN dibeberapa pengadaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun anggaran 2023 di Jakarta, Senin (20/5/2024)

Koordinator Aksi, Lukman Maulana Manik menyampaikan bahwa beberapa proyek yang terindikasi adanya kekurangan volume pada beberapa pengejaran dan pengadaan antara lain, seperti pengadaan CCTV Perdesa Sekabupaten Tapsel dengan total anggaran Rp12.500.000 X 212 Desa Rp2.650.000.000,00.

Kemudian, pengadaan Lemari Sekabupaten Tapsel dengan total anggaran sebesar Rp3.500.000/Desa dan total desa sebanyak 212 Desa yang seluruhnya mencapai Rp742.000.000,00.

Program Acara Bimtek di Grand Kenaya Hotel Jalan Darussalam No.12 Sei Sikambing, Kota Medan, Sumatera Utara,yang diikuti 212 Desa dan setiap desa mengutus 2 orang perwakilan dengan biaya Rp5.000.000,00 dikalikan 2 orang Rp10.000.000,00 dikalikan 212 Desa, total Rp2.210.000.000,00.

Program acara Bimtek di Axana Hotel Jalan Bundo Kandungan No.14-16 Kota Padang, Sumatera Barat dan Truntum Padang Hotel Jalan Gereja No.34 Kota Padang, Sumatera Barat. Setiap desa mengutus 2 orang dengan biaya Rp5.500.000,00/orang. Maka Rp11.000.000,00 dikalikan 212 Desa, total Rp2.332.000.000,00.

"Dari hasil cek lapangan yang kami temukan dengan besarnya anggaran adanya ketidak sesuaian pada beberapa proyek pengerjaan dan pengadaanyang mengarah pada dugaan pengelembungan harga nilai pembiayaan tidak berbanding lurus dengan volume satuan pekerjaan yang dihasilkan," bebernya melalui sambungan seluler dari Padangsidimpuan, Senin (20/5/2024).

"Lantas kami menduga ini merupakan permainan sekelompok orang yang saling menguntungkan satu sama yang lain, dan kuat dugaan kami adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh antar penyedia barang atau penyedia dengan panitia pengadaan yang bertujuan mengatur atau penentuan pemenang tender pengadaan," paparnya.

Oleh karena itu sambung Lukman, Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara datang ke Jakarta ini untuk memperjuangkan keadilan memohon dan meminta kepada KPK dan Kejagung agar mengambil alih dalam pemeriksaan ini segera lakukan audit investigasi dan audit forensik segala proyek dan pengadaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Selatan.

Masih kata Lukman, sebagai lembaga indevenden pihaknya berharap KPK dan Kejagung apa yang menjadi dugaan korupsi yang disampaikan dibeberapa proyek besar harapan agar ditindak lanjuti secara profesional.

"Apabila adanya pembiaran dalam masalah dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Selatan ini, maka tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi kembali dan meraja lela tanpa takut sedikitpun," cetusnya.

"Saya sampaikan kepada KPK dan Kejagung agar membuat tim khusus untuk mengusut tuntas atas dugaan korupsi yang kami sampaikan dan melakukan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapanuli Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil dan Perusahaan Pemenang Tender di seluruh Proyek yang Bersumber APBD Tahun 2023," pungkasnya

"Kami tegaskan kembali, kami akan menagih atau menanyakan kembali terkait laporan kami Minggu depan di depan Kantor Kejagung dan KPK," tandasnya. (**)