Jelang PON XXI 2024, ARS Minta Agus Fatoni Perhatikan Kinerja OPD

Kitakini.news -Persiapan pelaksanaan kegiatan akbar, Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 terus berlangsung, dari perispan venue dan infrastruktur lainnya, hingga kampanye atau promosi kepada publik untuk mendukung perhelatan yang akan tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Namun pesta besar ini diharapkan tak mengganggu program pembanguan yang ada.

Baca Juga:

• Sukseskan PON XXI di Sumut, Kadishub Pastikan Operasional 367 Unit Armada
• Sepakbola Putra PON Sumut Tekuk Jateng, Satu-satunya Kemenangan di Grup B
• Kontingen Sumut Andalkan LKBB dan LBJP Dulang Emas Cabor Drumband PON XXI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rahim Siregar menyampaikan kepada wartawan bahwa agenda PON XXI 2024 memang harus sesuai dengan rancana.

Sebab dari berbagai upaya persiapan, hampir semua fokus pihak terkait, tertuju pada pesta olahraga ini. Keseriusan pun menjadi faktor penting bagi seorang Penjabat (Pj) Gubernur agar persiapan selesai 100 persen.

"Kalau saya lihat, keseriusan Pj Gubernur Sumut, Pak Agus Fatoni sangat bagus. Jadi tugas beliau ini kan untuk mempercepat persiapan PON XXI 2024 di Sumut. Karena rasanya tak mungkin ini diundur waktunya. Jadi pengerjaannya harus cepat, tetapi tidak boleh asal-asalan, karena ini marwah Sumut," ungkap wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini.

Pun begitu, Abdul Rahim mengingatkan bahwa, persiapan yang luar biasa ini jangan sampai mengganggu kinerja di semua OPD. Mengingat dari penggunaan anggaran untuk PON XXI di Sumut, ada pergeseran atau refocusing anggaran (ABPD).

"Harapan kita, Pj Gubernur sekarang ini harus berfikir strategis dan bila perlu membawa anggaran dari pusat untuk mempercepat proses pembangunan dan persiapan PON XXI. Bahwa sudah ada Rp1,2 Triliun sudah digelontorkan. Namun malah ada pergeseran (anggaran) di OPD-OPD. Ini kan bisa saja mengganggu kinerja mereka," katanya.

Karenanya, Abdul Rahim meminta agar Pj Gubernur memperhatikan kinerja seluruh OPD, dengan mempertimbangkan kembali pergeseran anggaran yang mungkin jumlahnya sangat besar. Sehingga program pembangunan yang biasa berjalan untuk kebutuhan masyarakat, tidak terganggu. Apalagi ini adalah event Nasional, yang sejatinya menitikberatkan pada anggara pemerintah pusat (APBN). (**)