Sidang Gugatan Rp642 M, Ini Kata Saksi Soal Klaim Lahan PT JBI

Kitakini.news - Sidang gugatan perdata senilai Rp642 Miliar terhadap PT Jaya Beton Indonesia (JBI) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (29/10/2024).

Baca Juga:

• Sengketa Lahan Rp642 Miliar, Hakim PN Medan Dituntut Adil
• Mantan Wakapolri Oegroseno Pantau Perkara Gugatan Terhadap PT Jaya Beton Indonesia di Medan
• Petitum Tak Berubah, PN Medan Susun Jadwal Sidang Gugatan Rp642 Miliar PT Jaya Beton Indonesia

Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 5 tersebut, Bambang H Samosir, Dwi Ngai Sinaga dan kawan-kawan selaku kuasa hukum penggugat, Lindawati dan Afrizal, menghadirkan Ali Amran sebagai saksi fakta yang memberikan kesaksian terkait dugaan penguasaan lahan diduga secara ilegal oleh PT JBI.

Ali Amran mengungkapkan bahwa lahan sengketa seluas 13 hektare tersebut merupakan bagian dari total 46 hektare lahan milik Rajasa Juli, yang sebagian besar telah dijual kepada investor Malaysia.

"Lahan yang tersisa seluas 13 hektare ini tetap menjadi milik Rajasa Juli dan tidak pernah dijual kepada PT Jaya Beton," jelas Ali Amran di hadapan majelis hakim.

Saksi juga menjelaskan bahwa penguasaan lahan oleh PT Jaya Beton terjadi tanpa proses jual beli atau kesepakatan legal lainnya. Menurutnya, tanah tersebut tiba-tiba ditembok oleh PT Jaya Beton tanpa izin dari pemilik yang sah, yaitu Rajasa Juli.

"Ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang jelas, karena tidak ada dasar sah yang mengizinkan PT Jaya Beton menguasai tanah tersebut," tegas Ali Amran.

Majelis hakim kemudian mempertanyakan apakah pernah ada upaya penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Menanggapi hal ini, Ali Amran menyebutkan bahwa PT Jaya Beton sempat mengajukan tawaran perdamaian pada tahun 2019 dengan nilai Rp7.500 per meter.

Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Rajasa Juli karena dianggap tidak sebanding dengan nilai pasar tanah tersebut. "Rajasa Juli merasa bahwa tawaran tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari lahan tersebut," tambah Ali Amran.

Upaya hukum oleh penggugat sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2017 dengan mengajukan gugatan perdata, namun gugatan tersebut berakhir dengan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) yang berarti tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan majelis gugatan tersebut harusnya diajukan ke PTUN.

Hal serupa terjadi pada gugatan yang diajukan oleh pemilik awal lahan, Nusril, pada tahun 2018, yang juga berakhir dengan putusan NO. Lebih lanjut, pada tahun 2021, sebelum meninggal dunia, Rajasa Juli melaporkan PT Jaya Beton ke Polda Sumut atas dugaan penggunaan surat palsu terkait klaim atas lahan tersebut.

"Rajasa Juli menganggap bahwa ada indikasi manipulasi surat oleh PT Jaya Beton, sehingga ia memutuskan untuk melaporkannya ke pihak berwenang," ungkap Ali Amran.

Sidang ini dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi tambahan yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum penggugat.