Sandra Dewi Minta Pengembalian Harta yang Tidak Terkait Kasus Korupsi Suaminya

Baca Juga:

• Sandra Dewi di Persidangan: Saya Mandiri, Tidak Pernah Minta Uang Suami!
• Sandra Dewi Rayakan Ulang Tahun di Tengah Ujian Berat
• Sandra Dewi Tak Terima 88 Tas Mewahnya Disita, Pengacara: Itu Hasil Keringat

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa pihaknya menghormati permohonan yang disampaikan oleh Sandra Dewi. Dalam pernyataannya, Harli menjelaskan, "Kami menghormati apa yang mereka sampaikan dalam proses penegakan hukum ini." Pernyataan tersebut diungkapkan saat konferensi pers pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Harli juga menyebutkan bahwa majelis hakim telah memberikan respons terhadap permohonan Sandra Dewi. Hakim meminta agar Sandra Dewi menyediakan bukti perjanjian yang menunjukkan bahwa harta yang dimaksud merupakan hasil endorsement. "Semua ini kembali kepada pembuktian. Hakim meminta agar ada bukti perjanjian yang mengonfirmasi asal-usul harta tersebut," ujar Harli.

Dalam kasus ini, Harvey Moeis didakwa dengan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU). Harli menjelaskan bahwa TPPU mencakup pasal yang berkaitan dengan keterlibatan pihak lain dalam upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.

"Perlu dipahami bahwa terdakwa HM dihadapkan pada dakwaan tindak pidana korupsi dan juga TPPU. Ada kemungkinan untuk dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4 yang berkaitan dengan TPPU aktif dan pasif," jelas Harli.

Harli menekankan bahwa permintaan Sandra Dewi untuk mengembalikan harta yang tidak terkait tetap dalam konteks TPPU yang menyangkut suaminya. "Silakan saja jika SD menyampaikan permintaan itu, tetapi konteks TPPU adalah terkait dengan HM," pungkas Harli.

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi menjadi perhatian publik. Permintaan Sandra Dewi untuk mengembalikan harta yang tidak terkait dengan kasus suaminya menambah dinamika dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Kejaksaan Agung akan terus menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.