Korupsi Fasilitas Pembiayaan Kredit, Direktur PT BSS Dituntut 18 Bulan Penjara

Kitakini.news -Direktur PT Bahari Samudra Sentosa (BSS), Ikhsan Bohari dituntut 18 bulan penjara. Warga Bekasi ini dinilai terbukti korupsi atas fasilitas pembiayaan kredit di Bank Sumut Syariah yang merugikan keuangan negara Rp4.486.838.491.

Baca Juga:

• Ada Tersangka Baru Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Anak Surya Darmadi
• Diduga Ada Suap Hakim Dibalik Vonis Harvey Moeis Cs, Kejagung Akan Dalami
• MAKI Kawal Kasus Tol Cisumdawu Ditangani Kejaksaan Negeri Sumedang

Jaksa penuntut umum (JPU) Fauzan Irgi Hasibuan dalam nota tuntutannya menyampaikan, perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ihksan Bohari oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 Juta subsider 1 bulan kurungan," tegasnya dalam sidang di ruang Cakra 6 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (3/1/2025).

Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4.486.838.491 dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang Jaksa.

"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," ucap JPU.

Menurut JPU, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim diketuai Andriyansyah, memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang pekan depan.

Dalam dakwaan diuraikan, PT Bohari Group memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT Bahari Samudra Sentosa (BSS) dimana terdakwa Ikhsan Bohari sebagai Direktur, PT Bohari Mandiri Bersaudara (BMB) terdakwa sebagai Komisaris dan selaku Wakil Direktur (Wadir) pada CV Gambir Mas Pangkalan (GMP).

Anak perusahaan dimaksud merupakan debitur pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan. Dalam perkara a quo, terdakwa sebagai Direktur BSS yang periode tahun 2017 hingga 2019 mengajukan kredit pembiayaan untuk pengadaan dan perbaikan (Docking) kapal.

Terdakwa bukan saja menyampaikan dokumen persyaratan dan penarikan pembiayaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada bank plat merah tersebut. Diantaranya untuk pembelian kapal tanker dan docking kapal.

Tapi juga menggunakan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Melainkan untuk membayar angsuran pembiayaan investasi tahun 2017 dan modal kerja tahun 2018.

Antara lain, dengan mengajukan dokumen penawaran docking kapal dari PT Karya Delka Maritim (KDM) seolah sebesar Rp1.460.162.000.

Padahal faktanya, PT KDM saat melaksanakan docking Kapal MT Armada Fortuna hanya sebesar Rp507.069.653.

Alhasil, pihak Bank Sumut Syariah Cabang Medan menyetujui kredit pembiayaan tersebut alias mengeluarkan Izin Memberikan Pembiayaan (IMP).

Belakangan fasilitas pembiayaan tersebut berujung kredit macet yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.486.838.491, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (**)