Kejatisu Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembangunan Jembatan Sei Wampu

Kitakini.news - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kejaksaan Negeri (Kejari)Langkat melimpahkan berkas perkara korupsi tersangka atas nama Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia (NIM), ke Pengadilan Tipikor Medan.

Baca Juga:

• Polres Langkat Luncurkan Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan
• Kapolres Langkat Gelar Silaturahmi dengan Tokoh Pemuda, Adat, Agama, dan Masyarakat untuk Wujudkan Pilkada Damai
• Polres Langkat Amankan 118 Tersangka Pengedar dan Pengguna Narkoba Selama 3 Bulan

Dengan demikian, terdakwa dalam perkara korupsi secara bersama-sama terkait pembangunan lanjutan Jembatan Sei Wampu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.697.601.179 menjadi tiga orang.

Pelimpahan berkas perkara korupsi atas nama Andi Ahmad Ridla alias Rido tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pemkum) Yos A Tarigan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/1/2024).

"Informasi dari tim JPU Pidsus, berkas perkaranya dilimpahkan, Senin (8/1/2/24) kemarin. Tim JPU masih menunggu informasi lanjutan dari pengadilan kapan penetapan sidang perdananya.

Terdakwanya menjadi tiga orang, dua terdakwa sebelumnya atas nama Johannes Christian Nahumury ST sebagai rekanan dan Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Medan," pungkas Yos.

Secara terpisah Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Victor Togi Rumahorbo saat dikonfirmasi mengatakan, belum menunjuk formasi majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya. "Berkas belum sampai ke meja saya. Mungkin masih diregister di Panmud," ucapnya melalui pesan singkat.

Sebelumnya, pada persidangan, Senin (5/12/2023) lalu, Ketua Tim JPU Hendri Sipahutar telah menghadirkan Andi Ahmad Ridla alias Rido sebagai saksi bersama adiknya, Ali Habibulah selaku Dirut PT NIM untuk kedua terdakwa, Johannes Christian Nahumury ST yang melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Jembatan Sei Wampu dan Nani Tabrani, selaku PPK.

Fakta terungkap di persidangan, sejak awal antara terdakwa Johannes Christian Nahumury ST dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido, telah ada permufakatan untuk mendapatkan pekerjaan lanjutan Jembatan Sei Wampu.

Rido mengakui bahwa dirinyalah yang memalsukan tanda tangan adiknya Ali Habibulah seolah telah ada pendelegasian kepada terdakwa Johannes Christian Nahumury ST untuk mengikuti tender.

"Perusahaan keluarga Yang Mulia. Sebelumnya (terdakwa) Johannes minta dokumen profil perusahaan. Saya kasih. Saya yang teken Akte Kuasa sebagai Direksi PT NIM kepada Johannes, pakai nama adik Saya. Dia (terdakwa Johannes) bawa berkasnya ke Medan," urai Rido menjawab pertanyaan Hakim Ketua Fauzul Hamdi.

Di sisi lain, ada 'pesanan' Bambang Pardede selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumut agar Kelompok Kerja (Pokja) menetapkan PT NIM keluar sebagai pemenang tender.

Saat dicecar Hendri Sipahutar tentang pembayaran progres pekerjaan masuk rekening atasnama PT NIM, saksi Rido menimpali, telah dilakukan pindah buku rekening. Saksi juga yang meneken Pin Book-nya.

"Dapat Fee pinjam perusahaan Rp100 juta dari Johannes. Kenal dia pada Tahun 2018 lalu. Saya pernah pinjam perusahaan ke terdakwa tapi kalah (tender)," tuturnya.

Hasil pemeriksaan fisik/investigasi ahli dari tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU), pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu progress atau total bobot pekerjaannya hanya sebesar 19,5 persen. (**)