Film 'Dirty Vote' Viral di Masa Tenang, TKN Prabowo-Gibran: Rakyat Jangan Terhasut dan Terprovokasi!

Baca Juga:

• Veronica Tan Sah Jadi Wamen PPPA, Komitmen Tingkatkan Gizi dan Perlindungan Anak
• Ahmad Darwis Harap Kabinet Merah Putih Bisa Jaga Stabilitas Ekonomi dan Kesenjangan
• Rayakan Pelantikan Prabowo-Gibran, Warga Sumut Sumut Gelar Konvoi dan Nonton Bareng

Wakil Ketua TKN Prabowo - Gibran, Habiburokhman menuturkan, sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah. Dia juga menyebutkan, sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Selain itu dalam penilaian Habiburokhman, film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Itu sebabnya, dia mengimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi atas narasi dalam film tersebut.

"Intinya kami menyarankan kepada rakyat, tidak terhasut, serta tidak memprovokasi narasi kebohongan dalam film tersebut," tambahnya.

Dalam gelaran temu pera itu Habiburokhman juga menyoroti 3 hal penting dalam film tersebut. Pertama terkait soal penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang tidak ilmiah.

"Narasi ini sangat tak ilmiah ya dan sangat tak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon," katanya.

Kedua, sorotannya terkait pernyataan dari tokoh lainnya di film tersebut yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini (tahun 2024), pasalnya dalam hematnya, ucapan itu tidak berdasar karena tidak menyebutkan dimana peristiwa kecurangan tersebut.

"Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar, tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana, peristiwa yang mana, apa buktinya. Bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual," ungkapnya.

Ketiga, Habiburokhman menyoroti soal tudingan APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya hal itu juga tidak mendasar.

"Intinya mengatakan soal kepala desa, APDESI yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah ini juga nggak berdasar, karena tidak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja, lalu memastikan warga di desanya memilih Paslon tertentu. Bagaimana caranya," bilangnya.

Sisi lain Habiburokhman juga menilai adanya unsur kesengajaan, karena film itu diluncurkan pada masa tenang. Hal itu bisa saja dilakukan, mengingat elektabilitas paslon nomor 2 sudah diatas 50 persen.

"Nah ini karena mungkin Elektabilitas Prabowo-Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis aturan 50 persen plus satu suara, maka dilakukan cara-cara yang ini. Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat," pungkasnya.