Nezar Djoeli: Audit Investigasi Proyek Multiyears

Kitakini.news – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), HM Nezar Djoeli meminta Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi tidak hanya sebatas “Lips Service” atas peringatannya kepada kontraktor proyek tersebut.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

“Gubsu Edy Rahmayadi jangan hanya sebatas gertakan saja atau sebagai bahasa-bahasa penghibur kepada masyarakat Sumut yang seolah-olah Gubsu tidak mendukung pelaksanaan Proyek Multiyears tersebut,” ujar Nezar kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Selasa (10/1/2023).

Hal ini dikatakan Nezar Djoeli merespon Gertakan Gubsu Edy Rahmayadi yang tidak akan membayar perusahaan rekanan bila tidak mengerjakan sesuai target terhadap Proyek Multiyears senilai Rp2,7 triliun yang ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK)  Sumut. Sebab, hingga kini proyek tersebut dinilai tidak terlaksana sesuai target.

Nezar meminta seluruh jajaran Pemprovsu yang terlibat, dari proses penganggaran sampai proses termin, agar terbuka kepada rakyat.

"Jangan bersembunyi di tempat terang dam saling lempar tanggungjawab, sehingga menyudutkan pimpinan-pimpinan daerah yang harus berhadapan langsung dengan pihak pelaksana," cetus Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini.

Tak hanya itu, Nezar juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek ini dinilai telah dipaksakan oleh TAPD, khususnya Dinas BMBK Sumut.

“Orang nomor satu di Dinas BMBK Sumut itu pun diminta untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Buka benar-benar kondisi termin yang terjadi,” tegasnya.

Sebab, lanjut Nezar, ada sejumlah asumsi yang diperoleh, bahwa kegiatan ini tidak layak sampai 23 persen, seperti yang diucapkan Kepala Dinas BMBK Sumut Bambang Pardede  beberapa waktu lalu. Namun, kepatutannya hanya sekitar 17 hingga 18 persen saja untuk dibayar.

"Artinya, bila kondisi ini benar-benar terjadi,  maka proyek pengerjaan ini harus diputus kontrak, sesuai dengan mekanisme yang ada," imbuh Nezar yang menyayangkan Pemprovsu yang selalu menutupi kegiatan Rp2,7 triliun tersebut sebagai simbol keberhasilan Mega Proyek Pemprovsu.

"Setelah metode penganggarannya yang dinilai tidak benar, sekarang progres capaiannya juga ditutupi oleh Pemprovsu dan Dinas BMBK serta biro keuangan," tandasnya.

Nezar menambahkan, Pemprovsu dalam CCO Kontrak Termin Pertama Tahun 2022 yang seyogyanya harus 67 persen, namun sudah di-reduce menjadi 33 persen. Tapi sayangnya, persentase itu hingga hari ini tidak tercapai progres yang di-CCO-kan oleh pihak pelaksana.

"Setelah kita mengamati dalam pelaksanaannya dan menurut Pemprovsu bahwasanya hari ini progres kerjaan tersebut adalah 23 persen lebih kurang. Artinya, itu pun harus benar-benar diaudit investigasi atas progress tersebut. Karena patut diduga, realnya di lapangan masih banyak yang seharusnya penilaian persentase dalam pelaksanaan tersebut yang masih selesai dalam partisial saja, seperti ada daerah yang hanya siap basecose-nya saja, atau ada paret yang belum juga siap," paparnya.

Lebih lanjut Nezar menjelaskan, yang namanya Multiyears dalam sistim rancang bangun, harus mengeluarkan Quality Insurance yang harus siap dalam bentuk LS per kegiatan.

Nezar juga mencontohkan, semisal kegiatan T adalah mengaspal, maka harus siap dari basecose, drainase ataupun jembatannya, sekalian progress capaian tidak bisa dihitung secara partisial saja atas seluruh kegiatan.

"Bayang kan kalau semisalnya 33 persen dari Rp2,7 triliun itu sekitar Rp630 miliar, dan kalau mengaspal itu 1 KM = Rp6 miliar, maka kondisi hari ini jalan di Sumut harusnya sudah kelar 100 KM. Pertanyaannya, yang mana areal 100 KM tersebut," imbuhnya.

Ia pun tak lupa mengingatkan kepada Ismail Sinaga selaku Biro Keuangan yang pernah mengatakan, akan memberikan satu ekor kerbau apabila Proyek Multiyears tak selesai di 33 persen tahun ini.

"Saya nyatakan kepada Ismail, tolonglah antarkan kerbau itu ke PSI," sindir Nezar, sembari menghimbau kepada Pemprovsu agar lebih mementingkan kebutuhan rakyat yang masih perekonomiannya memprihatinkan,” tukasnya.

"Ayok selamatkan uang rakyat. DPR jangan hanya tidur dan diam terpaku. Batali proyek ini atau bantah persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya sangat diharapkan sebagai perwakilan masyarakat Sumut ini. Stop pembohongan publik. Berubahlah menjadi pemerintahan yang bersih dan transparansi, agar jargon Sumut Bermartabat benar-benar dapat terealisasi," pungkasnya.

Redaksi