Jumat, 22 November 2024

Bahas Pengendalian Inflasi Daerah, Pj Gubsu Ikuti Rakor Bersama Kementerian

Heru - Selasa, 04 Juni 2024 19:30 WIB
Bahas Pengendalian Inflasi Daerah, Pj Gubsu Ikuti Rakor Bersama Kementerian
(Diskominfo Sumut/Alexander AP Siahaan)
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengikuti Rapat Koordinasi secara daring dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2024 melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Me

Kitakini.news -Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hassanudin mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual bersama Kementerian Dalan Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (BPN), Mabes TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Baca Juga:

"Kita terus melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran OPD terkait, dalam hal pengendalian inflasi, juga koordinasi dengan BPS, Bank Indonesia, Bulog, kabupaten/kota," ucap Hassanudin di lantai 6, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (4/6/2024).

Seperti diketahui, bahwa pada Mei 2024, terjadi inflasi Year on Year (y/y) Provinsi Sumut sebesar 4,26 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dan terendah di Kota Gunungsitoli sebesar 3,51 persen.

Sementara inflasi Month to Month (m-to-m) Sumut sebesar 0,48 persen. Faktor pemicu terjadinya inflasi adanya kenaikan sejumlah harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Rakor dipimpin Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Dia menyampaikan, bagi provinsi, kabupaten/kota, dengan inflasi tertinggi agar segera melakukan evaluasi berupa rapat koordinasi, agar inflasi di daerahnya terkendali.

Diharapkan kepala daerah turun langsung mengecek harga kebutuhan pokok, mengingat akan menghadapi Hari Raya Idul Adha.

"Untuk inflasi provinsi tertinggi terjadi di Papua Tengah 5,39 persen, Gorontalo 4,91 persen, dan Papua Barat 4,58 persen.Sementara provinsi dengan inflasi terendah ada di Bangka Belitung dan Sulawesi Barat 1,25 persen. Sementara untuk kabupaten dengan inflasi tertinggi ada di Kabupaten Nabire 7,58 persen dan inflasi kota tertinggi di Ambon 4,6 persen," bebernya.

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari menyampaikan sejumlah upaya pengembangan bawang merah di wilayah minus atau defisit, dengan program Champion.

Ia mengatakan, Champion nantinya berperan sebagai mentor, pembina, pembimbing, pendamping untuk melatih petani lokal setempat dalam membudidayakan bawang merah di wilayah defisit.

Untuk itu, Pemda diharapkan menyediakan lahan dan calon petani yang akan dibina oleh Champion.

"Di sini Champion juga bisa berperan sebagai Offtaker hasil panen petani di lokasi penumbuhan baru. Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi gudang penyimpanan dan Clodstorage. Selain itu, Champion juga bisa berperan sebagai Supplier melalui skema kerjasama antar daerah," imbuhnya.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN) Sarwo Edy memaparkan perkembangan rata-rata harga pangan strategis tingkat konsumen, seperti beras premium harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900/Kg (Zona 1), Rp15.400/Kg (Zona 2), Rp15.800/Kg (Zona 3).

Harga beras medium berkisar Rp12.500/Kg (Zona 1), Rp13.100/Kg (Zona 2), dan Rp13.500/Kg (Zona 3).

"Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Sumut, Sumbar, NTT, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, dan Kalimantan. Sedangkan Zona 3 meliputi Maluku dan Papua. Pada hari ini ada kenaikan harga beras di Zona 2 dan 3 untuk jenis beras premium dan medium," sebutnya.

Untuk harga HET bawang merah berada di kisaran Rp36.500 hingga Rp41.500 per Kg. Namun pada hari ini, lanjutnya, terjadi kenaikan harga 12,97 persen. Sementara untuk harga Cabai Merah keriting sudah mengalami penurunan sekitar 10,72 persen.

Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, BPN mengalokasikan anggaran dekonsentrasi. Pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan anggaran dekonsentrasi untuk kegiatan pengendalian inflasi.

"Realisasi anggaran dekonsentrasi sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar 21,41 persen. Terdapat kenaikan sebesar 2,04 persem," ucapnya. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Sumut Semakin Dikenal Kancah Internasional Lewat Event Aquabike World Championship 2024

Sumut Semakin Dikenal Kancah Internasional Lewat Event Aquabike World Championship 2024

Hendra Cipta Ingatkan Pj Gubsu Agar Mutasi Pejabat Sesuai Merit Sistem

Hendra Cipta Ingatkan Pj Gubsu Agar Mutasi Pejabat Sesuai Merit Sistem

Bahas Kerjasama Bidang Pendidikan, Fatoni Terima Dubes Jepang Masaki Yasushi

Bahas Kerjasama Bidang Pendidikan, Fatoni Terima Dubes Jepang Masaki Yasushi

Pemprovsu dan BPH Migas Teken Kerjasama Pengendalian dan Pengawasan Solar dan Pertalite

Pemprovsu dan BPH Migas Teken Kerjasama Pengendalian dan Pengawasan Solar dan Pertalite

Inflasi Oktober di Sumut: Petani Perkebunan Nikmati Kenaikan NTP

Inflasi Oktober di Sumut: Petani Perkebunan Nikmati Kenaikan NTP

Harga Cabai Merah Turun, Petani Sumut Terancam Rugi

Harga Cabai Merah Turun, Petani Sumut Terancam Rugi

Komentar
Berita Terbaru