UKT Dibatalkan Naik, Hendro: Ini Hasil Perjuangan Semua Pihak

Kitakini.news -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (F-PKS DPRD Sumut) merespon baik sikap Pemerintah Presiden Joko Widodo yang membatalkan kebijakan kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Baca Juga:
Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan pembatalan kenaikan UKT itu, tidak terlepas dari hasil perjuangan para mahassiwa dan BEM PTN serta dukungan dari kampus lainnya dan legislative yang tegas menolak kenaikan.
"Semenjak awal tahun 2024 ini, kita telah menerima pengaduan dari adik-adik mahasiswa/I PTN di Sumut, yang sangat sangat keberatan jika UKT naik," ungkap Hendro kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (5/6/2024).
Selain itu, lanjut Hendro, banyak
kalangan masyarakat kecewa akan sikap Dirjen Perguruan Tinggi yang mengatakan
bahwa PT itu Pendidikan Tersier dan tidak wajib.
"Ini sungguh sangat ironis dan
menciderai hati para generasi calon pemimpin yang sedang kuliah di kampus baik
PTN dan swasta," ketusnya.
Hendro juga meminta Kemendikbudristek
agar segera mengambil langkah tegas dan membuat keputusan menteri (Kepmen)
untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini. Dan meminta agar dilakukan
revaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri).
"Jika masih ada Rektor PTN yang
tidak mengindahkan maka pam Menteri jangan sungkan sungkan untuk mengevaluasi
Rektortersebut," tegasnya.
Kedepan, sambung Hendro, agar tidak terjadi lagi upaya untuk membungkam suara-suara mahasiswa yang melakukan kegiatan aksi/unjuk rasa di setiap kampus, dan tidak ada lagi upaya untuk mengkriminalisasi mahasiswa yang berdemo/aksi.
"Karena hal tersebut dijamin dalam
konstitusi UUD NRI 1945 mengemukakan pendapat dimuka umum dan hak berserikat,"
pungkasnya. (**)

Rony Situmorang Minta Perumda Tirtanadi Terus Berbenah

Megawati Zebua Ungkap Guru di Nias Sering Kelelahan Menuju Sekolah

Bupati Langkat, Ondim di Halal Bi Halal PKS: Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan

Sutarto: Tak Boleh Ada Lagi Ada Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Banjir Bandang Terjang Barus, Rahmansyah Minta Effendi Pohan Perintahkan Dinas PUPR Turun ke Lokasi
