Irenen Yusiana Pertanyakan Kontribusi Tapera Bagi Kebutuhan Pekerja

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca Juga:

• Pastikan Jumlah Cadangan Minyak Indonesia, Pemerintah Dimita Lakukan Riset
• Wakil Ketua Komisi III DPR Sebut Sumut Tertinggi Kasus Judi Online
• Pendapatan Denny Cagur Turun Drastis Usai Jadi DPR RI

"Sebagaimana kita ketahui, Kementerian yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR, apalagi Pak Menteri Basuki juga bagian dari Ketua Komite BP Tapera. Kami di Komisi V ini paling banyak ditanya masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja, baik ASN maupun pekerja swasta," beber Irenen di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Hal ini disampaikan Irene merespon kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah (Backlog) kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga kini terus menuai polemik dan sorotan publik.

Irenen mengungkapkan, bahwa ada dua poin yang ia tanyakan Pertama yakni hitunganGapatau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa?

"Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga bagaimana," cetusnya.

Poin kedua, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, dirinya juga mempertanyakan perihal apakah kebijakan Tapera tersebut juga berlaku wajib bagi pekerja swasta yang selama ini sedang menjalani cicilan KPR ataupun yang selama ini sudah mempunyai warisan rumah.

"Tapera gimana nih, Pak? kalau pekerja swasta yang sudah mencicil KPR-nya selama ini atau yang sudah punya warisan selama ini sudah punya rumah nggak butuh lagi perumahan apakah masih diwajibkan?," cetusnya.

Masih kata Irene, sebagai Anggota DPR, ia juga merasa seringkali kebingungan atas beberapa penjelasan dari pemerintah yang mengatakan kebijakan Tapera merupakan subsidi dari masyarakat yang mampu untuk nantinya subsidi kepada yang tidak mampu.

"Mohon maaf, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong-royong. Alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang Tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menunggu menanti soal itu," pungkasnya. (**)