KPAI, Pemko Medan dan Deli Serdang Bersinergi Atasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Wilayah Itu

Baca Juga:

• Ada 8 Pesan Pj Gubernur Sumut dalam Paripurna HUT Kota Medan ke-434
• Bobby Nasution Ungkit Pinjaman dan Judi Online di Upacara HUT Kota Medan ke 434
• Rintik Hujan Tak Surutkan Semangat Warga Saksikan Colorful Medan Carnaval

Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan solusi untuk menjamin hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dari tanggal 27 hingga 31 Mei 2024.

Selama pengawasan, KPAI mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, mengunjungi sekolah dan madrasah, serta berdialog langsung dengan orang tua dari anak-anak yang putus sekolah. Dari pengawasan ini, ditemukan beberapa masalah:

1. Penyaluran PIP/KIP Belum Tepat Sasaran

Bantuan pemerintah pusat berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya menyasar anak-anak yang putus sekolah, terutama siswa madrasah yang masih sangat kurang menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran PIP belum tepat sasaran.

2. Kurangnya Penggunaan Data Statistik

Pemerintah daerah kurang memperhatikan data statistik pendidikan dalam mengatasi masalah anak putus sekolah, sehingga tidak ada capaian yang terukur setiap tahun.

3. Beragam Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah

Faktor penyebab anak putus sekolah bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait sosial budaya, trauma kekerasan, dan kecanduan game.

4. Ketiadaan Strategi Bertahap

Pemerintah daerah belum memiliki strategi bertahap untuk menyelesaikan masalah anak putus sekolah secara sistematis.

5. Keterlibatan OPD Lain Masih Minim

Upaya mengatasi anak putus sekolah masih bergantung pada dinas pendidikan dan satuan pendidikan, tanpa melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang memiliki tugas pendampingan psikososial anak.

Berdasarkan situasi ini, KPAI dan Pemda Kota Medan bersepakat untuk melakukan beberapa langkah strategis:

1. Pendataan Akurat

Melibatkan RT/RW dan kelurahan dalam pendataan anak putus sekolah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan intervensi yang lebih tepat.

2. Bantuan Ekonomi

Jika penyebab anak putus sekolah adalah masalah ekonomi, Dinas Pendidikan akan memberikan bantuan biaya pendidikan.

3. Pendampingan Sosial Budaya dan Psikologi

Jika penyebabnya adalah faktor sosial budaya, kesehatan mental, dan psikologi, Dinas Pendidikan akan melibatkan DP3KB dan UPTD PPA, Dinas Sosial, dan lembaga masyarakat untuk pemulihan dan pendampingan hingga anak kembali bersekolah.

4. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas

Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang disabilitas serta sarana dan prasarana yang ramah disabilitas.

5. Peningkatan Program Pendampingan Keluarga

Pemerintah perlu meningkatkan program pendampingan keluarga, kesejahteraan ekonomi, serta ketahanan dan kemandirian keluarga agar muncul kesadaran perlindungan terhadap anak.

6. Sinergi dengan Lembaga Masyarakat

Memfasilitasi lembaga masyarakat untuk bersinergi mencarikan solusi bagi anak putus sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau bentuk layanan pendidikan masyarakat lainnya.

Menyikapi itu Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Dr. Aminuddin, S. Sos., M.A., C. IP., berharap agar semua kebijakan pemerintah dapat didukung penuh untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045.