Erwin Siahaan Kritik Kinerja Kadishub Medan

Kitakini.news - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) menerapkan E Parking dengan menghapuskan parkir konvensional (manual) ditepi jalan umum berdampak pengangguran bagi petugas parkir. Fakta itu, dinilai bukti kelemahan Pemko Medan dalam mengatasi pengangguran di Kota Medan. Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga:

• Lailatul Badri Sesalkan Dinas Koperasi UKM Medan Tak Hadiri Sosper
• Tak Hadiri Sosper Perdana, Lailatul Badri Semprot Dinas Koperasi dan SDABMBK Medan
• Faisal Arbie Nyatakan Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Medan

Menurutnya, kebijakan yang berlaku sejak 2 April 2024 lalu menambah jumlah angka pengangguran di Kota Medan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis yang tidak bijak menyikapi segala hal dan merupakan tindakan buru buru.

"Kebijakan itu harus dikaji ulang. Ini bukti buruknya kinerja Kadis Perhubungan Iswar Lubis. Kita minta Walikota Medan Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Iswar Lubis. Atau Iswar mengundurkan diri saja," ujar Erwin.

Dikatakan Erwin Siahaan, sangat disayangkan, hanya karena alasan tingginya kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir manual tepi jalan umum. Lantas dikeluarkan kebijakan penghapusan kutipan parkir konvensional alias gratis.

'Kebijakan seperti apa ini. Kita masih memberi rasa salut kepada petugas parkir ketimbang mereka jadi maling. Kita hargai jasa mereka mengatur parkir sehingga meminimalisir kemacetan lalu lintas. Lagi pula, ribuan petugas parkir kehilangan pekerjaan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya," terang Erwin Siahaan.

Dilanjutkan Erwin Siahaan, dengan adanya kebijakan tersebut, Dishub Medan menggandeng Polisi dan TNI melakukan razia parkir yang diklaim liar.

"Ini kan pekerjaan sia-sia. Apa dengan melakukan razia itu tidak menggunakan anggaran. Anggarannya dari mana. Lagi pula saya yakin selesai razia, petugas parkir pasti berlajut balik kembali. Karena mereka dibutuhkan pemilik kendaraan mengatur parkir tertib. Soal dibayar tidak ada paksaan, pemilik kendaraan yang merasa terbantu tentu berkenan membayar jasa petugas parkir atau pemuda setempat. Apa itu kutipan liar karena senang sama senang," tegas Erwin.

Menurut Erwin sangat disayangkan potensi parkir seperti itu yang dihilangkan Pemko Medan. "Pada hal disisi lain, Pemko Medan menaikkan retribusi kebersihan dan menaikkan PBB bagi warga miskin. Hal ini sudah pasti memberatkan warga," ucap Erwin.

Potensi PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum kata Erwin cukup tinggi dan mencapai miliaran rupiah perhari. "Kita asumsikan saja 500.000 ribu warga yang parkir setiap hari dengan membayar Rp 2.000 = 1.000.000.000 per hari. Di kali 30 hari = Rp 30 Miliar yang dihilangkan,' terang Erwin.

Dengan jumlah itu, sepatutnya tentu petugas parkir sudah bisa digaji bulanan. Dimana petugas parkir tetap diberdayakan dan pengelolaannya tentu bisa saja di pihak ke tiga kan. "Jadi jangan main tangkap saja. Mereka (Red-petugas parkir) juga butuh makan, bukan mau kaya. Petugas parkir sepatutnya dibantu carikan pekerjaan pengganti," tandas Erwin.

Menurut Erwin soal kebocoran PAD tentu kelemahan kinerja Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar dan patut kinerjanya dipertanyakan. "Soal inovasi untuk ke E Parking, kita sependapat, tapi infrastrukturnya harus memadai seperti alat E Parking. Dan tentu, bagi masyarakat pemilik kendaraan apa sudah bisa kita pastikan memiliki kartu untuk membayar E Parking," ungkap Erwin.

Terkait lemahnya kinerja Iswar dibeberkan Erwin lagi, dimana Dinas Perhubungan tidak ada melakukan pembinaan rutin berupa bintek kepada para sopir angkot di Kota Medan. Pada hal Walikota Medan Bobby Nasution sudah pernah menegur supir angkot karena tidak tertib berlalu lintas menerobos lampu merah.

"Jangan disitu ada kejadian kecelakaan besar baru Dishub sibuk tetapi sekarang tidak ada melakukan pembinaan," pungkasnya.