Ahmad Sahroni Desak APH Periksa Dana Pemeliharaan PDN Rp700 M

Kitakini.news - Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). Sebab, penggunaan anggaran pemeliharaan yang mencapai Rp700 Miliar itu tak membuat PDN aman dari peretasan.

Baca Juga:

• Barang Asal Cina Akan Dikenakan Tarif Bea Masuk 200 Persen, Darmadi: Mendag Harus Hati-Hati Dengan Rencananya
• PDN Bermasalah, Dede Yusuf Sayangkan Hilangnya Data 800 Calon Mahasiswa Penerima KIP
• DPR: Gangguan PDN Berdampak Terhambatnya Proses Sertifikasi Halal Pelaku UKM

"Patut diduga ada dugaan tindak penyelewengan disana dan diduga ada oknum-oknum tidak kompeten di PDN. Jadi saya kira, tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki dugaan tersebut," cetus Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ahmad Sahroni di Jakarta, melansir dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (30/6/2024).

Sahroni juga mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak bisa mengamankan PDN dari peretasan. Padahal, mereka sudah disokong dengan anggaran yang sangat besar.

"Dengan dana sebesar itu, masa iya proteksi sibernya mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan. Kan, tidak masuk akal, terus ngapain aja mereka selama ini dengan dana sebesar itu?" ketusnya.

Sahroni juga meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN. Kejadian serupa tidak boleh terulang.

"Masa negara kita dibuat tidak berdaya seperti ini, data sentral dibobol dengan mudah. Sangat fatal dan memalukan," tuturnya.

Masih kata Sahroni, bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka diminta tak menghindar dengan mencari berbagai alasan

"Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan cuma ngeles dengan seribu alasan tanpa adanya perbaikan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar di antara kementerian lainnya. Sampai Mei 2024, Kominfo telah membelanjakan APBN hingga Rp4,9 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa keperluan. Diantaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp1,6 triliun dan pemeliharaandata centernasional yang mencapai Rp700 miliar.