Selasa, 02 Juli 2024

PDN Bermasalah, Dede Yusuf Sayangkan Hilangnya Data 800 Calon Mahasiswa Penerima KIP

Guruh Ismoyo - Minggu, 30 Juni 2024 22:03 WIB
PDN Bermasalah, Dede Yusuf Sayangkan Hilangnya Data 800 Calon Mahasiswa Penerima KIP
(Kemendikbud.go.id)
Ilustrasi: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kitakini.news - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dede Yusuf menyayangkan hilangnya 47 domain layanan atau aplikasi dibidang pendidikan dan kebudayaan akibat terdampak ganggaun Pusat Data Nasional (PDN) yang disebabkan diserang Ransomware. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran Kartu Pintar Kuliah (KIP) Kuliah jalur Mandiri Perguruan Tinggi yang sudah dibuka sejak, Jumat (7/6/2024) lalu.

Baca Juga:

"Saya sangat menyayangkan bahwa data bisa hilang dan ini tentu terkait dengan PDN yang saat ini sedang kena Hack," ucap Dede di Jakarta melansir dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (30/6/2024).

Dede Yusuf juga menyinggung wacana pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia menjadi hub-regional big data di Asia dan Pasifik. Dari insiden hilangnya data negara, dirinya menilai Indonesia belum siap dengan big data.

"Ketika pemerintah belum siap untuk melakukan keamanan data, maka rasanya belum siap juga kita untuk melakukanBig Data," cetusnya.

Menurut Dede, peristiwa pembobolan data harus dijadikan pelajaran oleh pemerintah dan harus melakukan Backup data dan keamanan data sangat penting menuju digitalisasi.

Dede juga menyesali Kemendikbudristek yang tidak melakukan backup data. Pasalnya, data-data tersebut melibatkan data jutaan siswa Indonesia.

"Saya sangat menyesal, kenapa. Karena Kemendikbudristek tidak membuatBackupdata terhadap data yang begitu banyak yang melibatkan data jutaan siswa-siswa yang ada di Indonesia," terangnya.

"Apalagi jika kita masih menggunakan server atau software yang sifatnya adalah bekerja sama dengan negara lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, informasi Kemendikbudristek kehilangan data calon mahasiswa pendaftar KIP-K itu diungkap oleh salah satu netizen di Platform X.

"Bobolnya PDN membuat data 800 ribu calon mahasiswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) ikut raib dan tak bisa balik, karena celakanya tak ada back up," tandasnya.

Akun itu mengungkapkan pemerintah telah memilih penerima KIP-K dari 800 ribu calon mahasiswa yang mendaftar. Rencananya, Kemendikbudristek akan mengumumkan daftar penerima pada 1 Juli 2024.

"Gara-gara PDN diretas dan semua data pendaftar KIPK raib, pengumuman itu ditunda entah sampai kapan. Padahal masa perkuliahan baru akan segera dimulai," tulis akun itu.

Atas hilangnya data tersebut, Kemendikbud meminta kepada mahasiswa baru yang sudah daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024 wajib unggah ulang dokumen pendaftaran. Unggah ulang dokumen KIP Kuliah 2024 sudah bisa dilakukan mulai tanggal 29 Juli 2024. Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti mengatakan pihaknya berusaha mengembalikan link KIP kembali normal.

Suharti mengatakan bagi 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah 2024 sebelum sistem mengalami kendala. (**)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Redaksi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Barang Asal Cina Akan Dikenakan Tarif Bea Masuk 200 Persen, Darmadi: Mendag Harus Hati-Hati Dengan Rencananya

Barang Asal Cina Akan Dikenakan Tarif Bea Masuk 200 Persen, Darmadi: Mendag Harus Hati-Hati Dengan Rencananya

DPR: Gangguan PDN Berdampak Terhambatnya Proses Sertifikasi Halal Pelaku UKM

DPR: Gangguan PDN Berdampak Terhambatnya Proses Sertifikasi Halal Pelaku UKM

Ahmad Sahroni Desak APH Periksa Dana Pemeliharaan PDN Rp700 M

Ahmad Sahroni Desak APH Periksa Dana Pemeliharaan PDN Rp700 M

Data Nasional Diretas, Anggota Komisi I DPR-RI Desak Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Data Nasional Diretas, Anggota Komisi I DPR-RI Desak Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Timwas Haji DPR-RI Temui Jemaah Haji Plus Ditipu Biro

Timwas Haji DPR-RI Temui Jemaah Haji Plus Ditipu Biro

Dede Yusuf: Pengangkatan Guru Honorer Juga Melibatkan Beberapa Kementerian

Dede Yusuf: Pengangkatan Guru Honorer Juga Melibatkan Beberapa Kementerian

Komentar
Berita Terbaru