Zeira Desak PPATK Usut Tuntas Dugaan Oknum Anggota Dewan Main Judi Online

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut tuntas laporan data pemain judi online, 1.000 diantaranya diduga oknum anggota dewan.

Baca Juga:

• Perlu Pendekatan Yang Komprehensif dan Berkelanjutan Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Sumut
• PPDB Online Harus Jadi Momentum dan Komitmen Langkah Pemerataan, kata Sutarto
• Mahasiswa di Andamdewi, Tapteng Terciduk Gegara Judi Online Kim

"Jika terbukti bermain, siapapun dia termasuk oknum penyelenggara negara bahkan anggota dewan sekalipun, harus diberi sanksi hukum maksimal," cetus Zeira kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Senin (1/7/2024).

Hal ini dikatakan Zeira Salim merespon laporan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyebut sekitar 1.000 orang lebih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diduga terlibat judionline, dengan transaksi menyentuh Rp25 Miliar saat Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI, Rabu (26/6/2024) yang menemukan para oknum legislatif yang diduga terlibat judionline,dengan 63 ribu transaksi.

Menyikapi hal itu, Zeira Salim mengaku prihatin atas laporan yang dikhawatirkan bisa yang mencoreng lembaga terhormat itu dan telah membuktikan judionlinesudah merangsek ke semua kalangan, tidak terkecuali ke anggota dewan.

Kendati demikian, sambung Politisi PKB ini, sebagai lembaga independen yang didirikan untuk mencegah dan memerangi pencucian uang di Indonesia, PPATK didesak secara transparan membuka seluruh data, yang diduga terdapat 2,5 juta lebih pelanggan judionline.

"Ini sepatutnya menjadi perhatian pemerintah, untuk bersama membuka semua data pengguna judionline, dan lakukan tindakan hukum," ungkapnya.

Zeira juga mengungkapkan bahwa judionlinesudah merusak sendi-sendi kehidupan, mulai dari kalangan masyarakat sampai aparatur negara dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah ofensif dengan tindakan hukum dan penutupan akses situs permainan haram itu.

Dirinya juga menegaskan, pemerintah melalui aparat penegak hukum, termasuk Kapolri untuk bertindak tegas terhadap para bandar dan oknum atau korporasi yang membekengi kegiatan yang dijalankan menggunakan telepon selular itu.

Berkaitan dengan disebutkannya terdapat sekitar 1.000 oknum anggota dewan diduga main judionline, Zeira menandaskan, siapapun harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

"Bukan hanya anggota dewan, semuanya, baik aparatur yang membekengi dan juga masyarakat yang bermain judionline, lakukan tindakan hukum," ujarnya.

Terhadap dewan sendiri, apakah bisa dicopot atau diberhentikan, Zeira berpendapat, Badan Kehormatan Dewan dan aparat kepolisian harus bersinergis untuk membuktikannya hingga diproses di pengadilan.

"Setelah itu, baru bisa diambil tindakan seperti apa, tidak tertutup kemungkinan akan dlberhentikan, dan diganti," sebutnya.

Menyebut maraknya judionline, Zeira tidak menampiknya, karena sekarang pemainan itu bisa diikuti siapa saja.

"Ini fenomena sosial yang terjadi saat ini, bukan hanya dewan bahkan orang yang gaji pas-pasan banyak yang terjerumus judionline, yang diduga terjadi, mulai dari lingkungan, kurangnya pendidikan agama, atau memang gencarnya promosi judionline, sehingga membuat masyarakat mudah untuk mengaksesnya," pungkas Zeira.

Menyinggung suara miring ada upaya melegalkan judionline, Zeira dengan tegas menolaknya. "Saya tidak setuju," tegas Bendahara DPW PKB Sumut, ini.(**)