Nezar Djoeli: Ismael Sinaga Terlalu Cari Muka Soal Proyek Rp2,7 Triliun

Kitakini.news – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (DPW PSI Sumut), HM Nezar Djoeli kembali menyentil Kepala BKAD Sumut Ismael Sinaga terkait proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan skema tahun jamak Rp2,7 Triliun.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Menurut Nezar, Ismael Sinaga terkesan cari muka hingga suka mengumbar taruhan ke publik, terkait perkataan pejabat tersebut ke publik bahwa proyek Rp2,7triliun tidak perlu dicantumkan ke dalam APBD dan merupakan langkah akal-akalan dan pencitraan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

"Jangan sampai meninabobokan Gubernur dengan pemahaman penganggaran yang lemah. Apakah pejabatnya takut kehilangan kursi? Makanya kita menduga BKAD ini ada keterlibatan dalam konspirasi ini," cetus Nezar.

Karena itu, ia meminta agar KPK turun tangan serta memanggil orang-orang yang terlibat. Sebab langkah ini seperti bola panas yang mengarah ke Gubernur dan DPRD.

"Mana buktinya itu dibahas dalam pembahasan KUA-PPAS. Dan buktinya sebagai kegiatan tahun jamak, tak ada juga tercatat (diterangkan) sama buku APBD," tegasnya.

Nezar berharap BKAD atau TAPD dapat menjelaskan kejanggalan ini kepada auditor bahkan KPK jika ada investigasi. Mengingat pembelaan yang begitu 'luar biasa' di media oleh pejabat terkait, membuat proyek ini masih penuh tanda tanya.

"Kita tidak pernah menolak semua proyek yang berjalan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Selama itu untuk kebaikan rakyat, tentu kita harus mendukung. Tetapi kan jalannya harus benar dan jangan terkesan akal-akalan," jelas Nezar.

Penyataan akal-akalan tersebut, lanjut Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini, bukan keluar begitu saja. Melainkan bukti yang ada dan sudah pernah ia ingatkan sebelumnya, sebelum proyek ini mulai.

"Dia (Ismael Sinaga,red) pernah berucap taruhan kerbau jika proyek Rp2,7 Triliun tak mencapai 33 persen di tahun 2022. Nyatanya kerbau itu sampai sekarang masih kami tunggu. Kemarin dia nantang lagi taruhan kerbau kepada wartawan, seolah mengelola pemerintahan ini bisa pakai asumsi dan taruhan, padahal yang digunakan itu kan uang rakyat," pungkas Nezar.

Sebelumnya, mengaku meniru kebijakan pemerintah pusat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut, Dr. Drs M. Ismael Parenus Sinaga, M.Si menyebut bahwa pelaksanaan proyek Multiyears tidak perlu dicantumkan dalam APBD. Namun, cukup dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saja sudah bisa jadi dasar menggunakan uang rakyat.

Menurut Ismael, keabsahan penganggaran proyek tahun jamak juga telah dituangkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sayangnya, ia tidak menjabarkan pasal yang mengakomodir program dengan biaya Rp2,7 triliun tanpa perlu dicantumkan dalam APBD.

“Gak perlu disebut, misalkan Multiyears dalam rencana itu. Coba buka APBN. Gak ada yang seperti itu kok. Itukan masalah mekanisme pelaksanakan. Berarti kegiatan lain, seperti PL pengadaan kursi kan enggak ada. Sah saja,” ungkap Ismael kepada salah satu media online  Rabu (11/1/2022) di ruangnya Lt. 7 Gedung Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.

Malah mantan Camat Bandar ini bersikeras bahwa tidak perlunya multi years dimasukkan ke dalam APBD dikarena proyek tersebut hanyalah cara pelaksanaan kegiatan, yang dapat diumpamakan sama seperti kegiatan penunjukan langsung. Hanya saja, di proyek tahun jamak lebih efektif sebab masih dalam anggaran yang sama.

“Jadi, multi years kontrak adalah cara untuk melaksanakan kegiatan itu bisa 1, bisa dalam 2, 3 tahun. Dengan ketentuan tidak melebihi masa jabatan untuk penganggaran. Bukan pembayaran. Paham, beda pembayaran, beda penganggaran,” terang Ismael.

Penerima gelar Datok Nara Satri Utama Diraja Kejeruan Metar Bilad Deli ini juga menamengkan masyarakat sebagai alasan dijalankannya proyek. Bahkan ia menantang wartawan untuk berteriak di jalanan rusak untuk membuktikan pernyataannya tersebut.

“Saya tantang anda untuk teriak di depan jalan itu sendiri, anda misalkan berangkat ke Simalungun. Ngomong di situ. Jalan ini bukan kepentingan perorangan bukan kepentingan masyarakat. Kalau berani taruhan satu kerbau pun berani,” tekannya

Redaksi