Luhut: Indonesia Harus Lakukan Digitalisasi Agar Tak Ada Lagi Pejabat Yang OTT

Kitakini.news– Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat negara diharapkan tidak ada lagi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan tidak ada lagi kedepannya.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Sebab, kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (MenkoMarves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai negara yang memiliki martabat, Indonesia harus memiliki ekosistem yang baik, satu diantaranya dengan melakukan digitalisasi untuk mengurangi terjadinya praktik korupsi.

“Sebenarnya kita tidak mau melihat ada OTT lagi, kenapa? Negara bermartabat. Tentunya harus memiliki ekosistem yang baik,” ujar Luhut di Jawa Barat melansir dari Inilah.com, Rabu (18/1/2023).

Luhut menjelaskan, bahwa Indonesia harus terus meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Sebab, anggaran belanja pemerintah jumlahnya mencapai Rp1.200 triliun. Selain itu anggaran belanja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai Rp400 triliun.

“Itu semua kita digitalisasi. Ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi tadi,” tegasnya.

Masih kata Luhut bahwa dengan digitalisasi pemerintah bisa menghemat anggaran hingga 27 persen. Dengan begitu jumlah permintaan negara nantinya bisa naik.

“Dengan digitalisasi kita bisa menghemat sampai dengan 27 persen,” pungkasnya.

Redaksi