Pusat Keluarkan Izin Tembus Tahura, Pemprovsu Harus Genjot Jalan Alternatif Medan-Berastagi

Kitakini.news – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Baskami Ginting terus mendorong Pemerintah Provinsi Sumut Pemprovsu) agar dapat segera merampungkan, jalan alternatif Medan-Brastagi melalui Kutalimbaru.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Pasalnya, kata Baskami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan izin, terkait sebagian jalan yang menembus Tahura, beberapa waktu lalu.

Politisi Senior PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, bahwa jalan sepanjang 16,9 Kilometer itu menembus kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Tanduk Benua hingga Sembaikan 2 sampai di Tugu Perjuangan, Brastagi.

"Surat yang dikeluarkan Kementerian per tanggal 14 Desember 2022, menjawab semua kebutuhan perizinan untuk menembus kawasan tersebut, tentunya dengan syarat yang harus dipatuhi," kata Baskami kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (18/1/2022).

Dalam surat tersebut, lanjut Baskami, Kementerian memiliki beberapa pertimbangan, atas diberikannya izin menembus sebagian kawasan Tahura.

Menurut Baskami, jalur tersebut menghubungkan daerah-daerah yang memiliki kawasan pariwisata unggulan di Sumut.

"Jalur yang menghubungkan beberapa kawasan bahkan hingga ke Aceh serta daerah-daerah yang memiliki ikatan kultur dan budaya yang kuat," tambahnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tutur Baskami, juga melihat kebutuhan jalur alternatif, di mana jalur utama Medan-Brsatagi yang sering terkendala kemacetan.

"Disaat hari libur, belum lagi bila terjadi longsor di beberapa titik, akan menyebabkan kemacetan hingga 6 jam lebih," jelasnya.

Lebih lanjut Baskami menjelaskan, Kemen LHK dalam memberikan persetujuannya, menerapkan beberapa butir persyaratan yang harus dipatuhi.

"Terkait pengelolaan hutan untuk transportasi terbatas, berupa menerapkan lebar jalan paling minimal, menghindari jalur jelajah satwa tertentu," tandasnya.

Juga, sambung Baskami terkait rambu-rambu yang mengingatkan pengendara mengenai aktivitas satwa dan lainnya.

Baskami juga mengapresiasi Pemprovsu yang hingga saat ini terus melakukan konsultasi ke pihak kementerian, mengenai proyek jalan alternatif itu.

"Kita tahu, bahwa Tahura pengelolaannya oleh Pemprovsu, kendati begitu hal-hal yang sudah diatur dalam perundang-undangan juga peraturan Kementerian terkait kawasan hutan, harus kita taati, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," imbuhnya.

Baskami juga meminta pemegang tender yakni PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) agar menyelesaikan, seluruh proyek di akhir 2023 ini.

"Sehingga masyarakat bisa menikmati akses tersebut. Kami akan terus melakukan pengawasan terkait proyek peningkatan infrastruktur provinsi di Sumut," pungkasnya.

Redaksi