ARS Sayangkan Pencopotan Hijab Kepada Anggota Paskibraka 2024, Jokowi Harus Batalkan Larangan ini

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Abdul Rahim Siregar sangat menyayangkan adanya larangan memakai Hijab bagi Anggota Paskibraka 2024 wanita beragama Islam yang akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Hari Kemerdekaan, Sabtu (17/8/2024).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Sekwan Lebih Sigap Urus SK Pengesahan Pimpinan Dewan ke Mendagri
• Hendra Cipta Ingatkan Pj Gubsu Agar Mutasi Pejabat Sesuai Merit Sistem
• Sekwan Terima Surat Penetapan Pimpinan DPRD Sumut Dari DPP Partai Golkar

"Berikan kebebasan kepada Anggota Paskibraka memakai Hijab dalam menjalankan tugas negara. Karena sebagai impelementasi sila pertama Pancasila," cetus Abdul Rahim kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Rabu (14/8/2024).

Hal ini disampaikan Abdul Rahim Siregar merespon ada yang berbeda dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pada tahun ini, semua Paskibraka yang perempuan tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab

Bahkan, termasuk delegasi dari Aceh yang sebelumnya mengenakan jilbab, tiba-tiba ketika sampai di IKN harus mencopot penutup aurat tersebut. Hal itu jelas berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang membebaskan Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab atau tidak.

Dan seperti diketahui, saat ini penanggung jawab Paskibraka 2024 adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini menjelaskan, Republik Indonesia telah memberikan kebebasan kepada setiap warganya dalam memeluk agama dan taat kepada ajarannya masing-masing, termasuk dalam menggunakan atau memakai hijab dalam kesempatan apapun itu.

"Termasuk menjalankan tugas negara menjadi Anggota Paskibraka, yang sebelumnya juga tidak ada aturan mencopot atau melepas hijab. Ini aneh, semenjak penanggungjawabnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kenapa ada larangan memakai hijab. Ini sungguh aneh. Mereka ini (BPIP) paham apa tidak Pancasila. Kalau memang tak paham, biar saya jelasi," tukas ARS.

Maka dari itu, lanjut ARS, pihaknya meminta BPIP harus memberikan penjelasan kepada publik terkait pencopotan hijab bagi Anggota Paskibraka 2024 wanita yang beragama Islam ini.

"Jangan sampai larangan memakai penutup aurat ini menjadi polemik dan ini terkesan diskiminasi bagi ummat Muslim," ketusnya.

ARS juga mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera membatalkan peraturan pencopotan hijab bagi Anggota Paskibra 2024 wanita yang beragama Islam ini. Sebab, hal ini sangat menciderai hati ummat Islam.

"Presiden Jokowi harus membatalkan aturan ini, karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada larangan seperti ini kepada Anggota Paskibraka," pungkasnya. (**)