Sampoerna Academy Medan : Tidak Ada Toleransi Terhadap Perilaku Perundungan

Kitakini.news - Kisruh Sampoerna Academy Medan tak kunjung selesai. Bahkan, Senin (12/8/2024) lalu digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Medan. Terkait hal ini, Sampoerna Academy Medan menyampaikan pernyataan sikap, Kamis (15/8/2024). Perwakilan Corporate Communication Sampoerna Academy, Akbar Sugema Allutfi menyampaikan Lembaga Pendidikan ini tidak mentoleransi atas perilaku perundungan.

Baca Juga:

• Anggota DPRD Medan, Reinhart Siap Emban Amanah Orang Tua
• Terpilih Kembali Anggota DPRD Medan, Bahrumsyah Jadikan Medan Utara 'Halaman Depan'
• Masuki Periodesasi Keempat di Parlemen Medan, Bahrumsyah Paling Senior

"Kami, Sampoerna Academy Medan, yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat usia dini hingga sekolah menengah atas di Kota Medan, sangat menyesalkan pemberitaan yang semakin tidak akurat dan berpotensi merugikan nama baik sekolah kami," ungkapnya.

Dia menjelaskan terkait dengan pemberitaan atas laporan dugaan perundungan dari seorang murid yang akan masuk ke sekolah tersebut pada Tahun Akademik 2024/2025 di Sampoerna Academy Medan, yang mana saat ini telah diputuskan untuk tidak diteruskannya penerimaan murid tersebut.

"Kami perlu menekankan kembali bahwa keputusan ini telah melalui beberapa proses pertemuan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan meneliti seluruh bukti yang ada, serta pertimbangan yang menyeluruh dari manajemen pusat Sampoerna Academy," jelas dia.

Oleh karena itu, keputusan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Sebagai institusi pendidikan, jelas dia, Sampoerna Academy Medan tetap berkomitmen pada misi untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota komunitas sekolah.

"Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian tersebut, kami menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku perundungan, baik yang diduga ataupun yang telah terbukti. Baik secara langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan murid, orang tua murid, guru, karyawan, maupun masyarakat sekitar selaku komunitas sekolah yang menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan di lingkungan belajar sekolah kami," bebernya.

Akbar juga mengungkapkan Sampoerna Academy Medan kan bertindak tegas dan tidak segan untuk menindaklanjuti segala aduan ataupun laporan terkait perilaku perundungan ini, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sekolah, peraturan sekolah, maupun ketentuan terkait yang berlaku di negara Republik Indonesia.

"Kami yakin bahwa perilaku perundungan dalam bentuk apapun harus ditindak tegas agar tidak membudaya di lingkungan manapun. Kami berharap pernyataan sikap ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai situasi ini serta menjawab kesimpangsiuran yang mungkin timbul," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Medan mengeluarkan rekomendasi agar pihak Sampoerna Academy Medan memenuhi keinginan orangtua siswa yang menjadi korban pemecatan akibat adanya dugaan perudungan antar siswa di sekolah internasional. Agar mencabut surat pernyataan yang menyatakan anak mereka adalah pelaku dugaan kasus perudungan.

"Kita mengeluarkan rekomendasi selama 3 hari ini agar SA menanggapi keinginan orangtua siswa agar mencabut surat pernyataan yang menyatakan anak mereka adalah pelaku dugaan kasus perudungan. Apalagi orangtua memang tidak mau lagi anaknya bersekolah di SA. Ini agar nama anaknya bersih dan bisa fokus belajar lagi di sekolahnya yang baru," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Sudari, ST saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak orangtua siswa, kuasa hukum, Artanti Silitonga, Dinas Pendidikan Kota Medan dan manajemen SA, Senin (12/8/2024).

Selain rekomendasi, lanjut Sudari, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Medan dalam waktu sepekan ke depan agar mengevaluasi Sampoerna Academy Medan terkait perizinan, operasional maupun staf pengajarnya.