Masyarakat Sipil Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti

Kitakini.news - Belasan massa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) meneriakkan tolak praktik Politik Dinasti dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Desak Sekwan Lebih Sigap Urus SK Pengesahan Pimpinan Dewan ke Mendagri
• Hendra Cipta Ingatkan Pj Gubsu Agar Mutasi Pejabat Sesuai Merit Sistem
• Sekwan Terima Surat Penetapan Pimpinan DPRD Sumut Dari DPP Partai Golkar

Aksi digelar Masyarakat Sipil Sumut di depan Gedung Wakil Rakyat Tingkat Provinsi di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (27/8/2024).

Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan, mahasiswa juga menolak Outsourching, dan mendesak Pemerintah menerapkan sistem kerja layak bagi buruh.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

"Kami kembali datang untuk menegaskan tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak Politik dinasti," imbuh seorang Orator Nikita.

Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi.

Dari amatan, aksi mahasiswa itu berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan.

Setelah berorasi selama 1 jam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi. (**)