Bumper Sibolangit, Baskami: Pemprovsu Jangan Abaikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Warga Setempat

Kitakini.news– Kemelut permasalahan penertiban Bumi Perkemahan (Bumper) Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang memicu aksi protes warga yang mendiami sebagian kawasan tersebut terus berlanjut.

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Baskami Ginting menegaskan Pemprovsu sama sekali tidak boleh menyampingkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Oleh karena itu, lanjut Baskami, DPRD Sumut meminta Pemprovsu agar segera menyelesaikan sengketa Bumper Sibolangit secara musyawarah.

"Negara harus hadir disana. Bagaimanapun, masyarakat setempat juga memiliki hak, ekonomi, sosial dan budaya yang tak boleh diabaikan," tandas Baskami kepada wartawan melalui keterangan tertulis yang diterima Kitakini.news, Kamis (19/1/2023).

Hal ini dikatakan Baskami Ginting merespon ucapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang tetap komit akan menertibkan bangunan liar diatas lahan Bumper Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

“Sibolangit itu (Bumi Perkemahan,red) peruntukannya untuk Pramuka, untuk pendidikan kepemudaan, anak-anak Pramuka. Sekarang sudah tak bisa lagi untuk Pramukan, karena sudah dibangun penginapan. Maka dari itu akan kita fungsikan kembali,” tegas Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi kepada wartawan usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Bersama Dunia Usaha dan Industri (DUDI) se-Sumut Tahun 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (18/1/2023).

Edy mengungkapkan, Pemprovsu akan mengembalikan fungsi Bumi Perkemahan Sibolangit tersebut untuk mengulang kembali pelaksanaan seperti tahun 1977 yang dilaksanakan di daerah tersebut.  

Menurut Baskami, penggusuran yang akan dilakukan sepihak oleh Pemprovsu nantinya akan membuat masalah baru. Sebab, para warga disana mengandalkan mata pencarian dengan kawasan Bumper Sibolangit tersebut.

"Sudah puluhan tahun mereka disana. Saya kira harus benar-benar kita urai masalahnya. Kita temukan benang merah, lakukan musyawarah untuk mufakat," cetus Politisi Senior PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Baskami juga meminta warga setempat untuk koperatif, bilamana Pemprovsu membuka ruang dialog terkait persoalan tersebut.

Para warga, lanjut Baskami, diminta tidak melakukan unjuk rasa anarkis, seperti memblokade jalan yang tentunya juga merugikan orang lain.

"Jalan itu sangat strategis untuk distribusi logistik, juga akses pariwisata ke Karo dan sekitarnya. Maka, jangan ada blokade jalan disana. Demonstrasi boleh, tapi jangan anarkis," imbuhnya.

Baskami juga menekankan, saat ini Pemprovsu sedang giat-giatnya membenahi infrastruktur provinsi berupa jalan dan jembatan, termasuk wilayah Deli Serdang dan Karo.

"Kita inginkan, Sumut ini lebih baik kedepan, sejahtera seluruh warganya dan baik infrastrukturnya," tambahnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu warga Desa Bandarbaru, Kecamatan Sibolangit melakukan aksi protes terkait rencana penertiban Bumper Sibolangit.

Hal ini disebabkan, warga merasa memiliki hak untuk tinggal dengan alas hak yang diberikan pemerintahan Sukarno, pada tahun 1954.

Redaksi