DPR-RI Pertanyakan Progres Program Desa Bersinar

Kitakini.news – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mempertanyakan progres program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca Juga:

• Pertamina: Stok BBM dan LPG di Sumut Aman, Masyarakat Bisa Liburan Tenang!
• Berikut Apresiasi Forkopimda Sumut atas Kekompakan Masyarakat dalam Menjaga Kondusivitas
• Diskominfo Medan Gelar Sosialisasi untuk Mencegah Ancaman Siber

“Saya belum mendengar laporan dari Tahun 2021 ke 2022 ini. sebab, dari situ akan terlihat indikator kinerja selama ini. Adanya alat ukur tersebut bisa menjadi potret kita untuk menilai mana yang masih kurang efektif ataupun yang harus kita dorong,” kata Anggota Komisi III DPR-RI, Hinca Pandjaitan di Jakarta seperti dilansir dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (19/1/2023).

Menurut Hinca, pemetaan kawasan rawan Narkoba dengan kriteria masing-masing seperti bahaya, waspada, siaga dan aman merupakan salah satu alat ukur suksesnya kinerja pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hinca juga menuturkan data naik-turunnya kurva kasus penyalahgunaan Narkoba desa tersebut dapat digunakan menjadi sistem Reward and Punishment. “Saya sangat setuju survei ini diteruskan, namun saya belum mendengar laporan untuk tahun 2022,” cetusnya.

Namun demikian, Hinca mengapresiasi BNN yang berhasil membongkar 851 kasus Narkoba dari 49 jaringan international Golden Triangle serta jaringan produksi narkotika  sepanjang 2022.

Jaringan internasional tersebut antara lain Thailand-Aceh, Malaysia-Aceh, Malaysia-Sumatera Utara, Malaysia-Kepulauan Riau, Malaysia-Kalimantan Utara, Malaysia-Kalimantan Barat dan Malaysia-Riau. Sedangkan, jaringan produksi narkotika nasional ialah Clandestine Laboratory (klandestin) Batam dan Pekanbaru.

Hinca juga mengungkapkan, salah satu wilayah peredaran Narkoba jaringan internasional  yang dibongkar BNN ada di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Cara atau operasi pemindahan Narkotikanya melibatkan para nelayan dan masyarakat melalui jalur laut.

Karena itu, lanjut Hinca, dirinya mengajak BNN beserta penegak hukum lainnya untuk konsisten memerangi Narkoba mulai dari pinggiran, khususnya di desa-desa yang berbatasan langsung dengan perairan internasional.

“Jadi jangan lagi di tengah kota kita War on Drugs. Tetapi, saya ingin mengajak kita menjaga kampung kita dari bahaya laten narkoba. Sebab, kalau bahaya ideologi masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau laten narkoba tidak bisa lagi diperbaiki,” tuturnya.

Lebih lanjut Hinca menerangkan bahwa salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika melalui gerakan kemasyarakatan.

“Saya ingin desa-desa yang  kategori bahaya Narkoba tadi, kita pasang plang besar-besar yang berisi Desa Ini Dalam Pemantauan BNN 24 Jam, sehingga masyarakat merasa negara hadir disitu,” cetusnya.

Selanjutnya, Hinca mengingatkan dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menjadikan Indonesia bersih dari Narkoba.

“Dan saya tetap berpegang pada Hastag saya, “BNNbubaratausangar”. Kalau tak mau sangar ya bubar saja, kalau tak mau bubar ya sangar, pilihan saya sangar. Hanya dengan cara itu politik negara terhadap narkoba bisa dimaknai dengan sangat serius," tandasnya.

Redaksi